Ikrar Nusa Bakti Sindir Militer: Merasa Dirinya Bukan Dibentuk Oleh Negara

Menurutnya, hal-hal tersebut bukanlah kebutuhan mendesak bagi rakyat Indonesia saat ini.

Firdaus berpendapat bahwa fokus negara seharusnya diarahkan pada penguatan aspek-aspek yang menjadi mandat utama reformasi. Perluasan peran militer di sektor sipil dianggap sebagai langkah mundur yang dapat mengancam stabilitas demokrasi yang sedang dibangun.

"Pasca reformasi, yang diperlukan bangsa ini adalah bagaimana kesejahteraan, keadilan, dan hak asasi manusia diperluas. Itu yang diperlukan. Bukan perluasan peran militer" jelas Firdaus.

Dalam diskusi tersebut, Firdaus juga memberikan penekanan pada pentingnya manajemen kenegaraan yang sehat. Ia menegaskan bahwa politik ketatanegaraan Indonesia hari ini harus berfokus pada penguatan ruang-ruang sipil.

Hal itu sangat krusial untuk memastikan tercapainya supremasi hukum dan supremasi sipil di atas kekuatan bersenjata.

Dominasi militer di ranah sipil dianggap dapat mendistorsi prinsip-prinsip dasar negara demokrasi.

Firdaus mengingatkan bahwa kekuatan sipil yang mandiri dan kuat adalah syarat mutlak bagi keberlangsungan demokrasi yang berkualitas di Indonesia.

"Negara demokrasi memerlukan sipil yang kuat, bukan militer yang mendominasi di ranah sipil" beber Firdaus.

Diskusi yang digelar oleh Indonesia Youth Congress ini menjadi wadah bagi berbagai tokoh lintas sektor untuk menyuarakan kekhawatiran mereka.

Baca Juga: 400 Tentara AS Terluka dalam Perang Iran

Selain Ikrar Nusa Bakti dan Firdaus Syam, acara ini juga menghadirkan narasumber kompeten lainnya, di antaranya Direktur Eksekutif LIMA Indonesia Ray Rangkuti, Pendiri Lokataru Foundation Haris Azhar, serta Koordinator Kampanye Eksekutif Walhi Nasional Uli Arta Siagian.

Kehadiran para pakar dan aktivis ini memberikan perspektif yang komprehensif mengenai risiko kembalinya dwifungsi militer dalam format baru.