- Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif penuh Presiden Prabowo Subianto.
- Pihak Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai isu reshuffle kabinet kepada Presiden agar pemerintah tetap fokus bekerja.
- Seskab Teddy Indra Wijaya menyatakan publik perlu menunggu pengumuman resmi dari Presiden terkait kepastian isu perombakan kabinet tersebut.
Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron, menanggapi beredarnya isu mengenai perombakan kabinet atau reshuffle yang dikabarkan akan dilakukan oleh Presiden RI PrabowoSubianto dalam waktu dekat.
Ia menegaskan, bahwa Demokrat menghormati penuh kewenangan kepala negara terkait komposisi pembantunya di kabinet.
Menanggapi pertanyaan awak media soal kabar reshuffle yang disebut akan terjadi esok hari, Herman menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden.
"Kalau masalah reshuffle kita serahkan kepada Presiden ya, karena bagaimanapun seluruhnya itu adalah otoritas dan hak prerogatifnya Presiden. Jadi Pak Presiden ini ya akan melakukan reshuffle atau tidak, memilih siapa, ya itu adalah urusannya Beliau," ujar Herman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Herman menambahkan, bahwa dengan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden, diharapkan pemerintah dapat fokus bekerja tanpa gangguan untuk menyelesaikan berbagai target pembangunan nasional.
"Sehingga kita serahkan saja supaya juga Beliau bisa bekerja dengan nyaman dan mampu untuk bisa melewati berbagai tantangan dalam pembangunan ini dan pada akhirnya ke depan Pak Presiden bisa sukses memimpin negeri ini dan kesuksesannya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.
Sebelumnya, isu perombakan kabinet atau reshuffle kembali mencuat di tengah dinamika pemerintahan. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya angkat bicara, meski dengan pernyataan yang singkat.
Saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/4/2026), Teddy tidak memberikan jawaban panjang terkait kemungkinan reshuffle. Ia hanya meminta publik dan awak media untuk menunggu perkembangan selanjutnya.
"Tunggu aja," kata Teddy singkat.
Baca Juga: Sinyal Reshuffle Kabinet Prabowo Mencuat Lagi, Pengamat: Antara Masalah Kinerja atau Loyalitas
Ia menegaskan bahwa kewenangan terkait perombakan kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, hanya Presiden yang berhak menyampaikan keputusan resmi kepada publik.
"Nanti bapak presiden yang akan menceritakan," katanya.
Berita Terkait
-
Apa Itu Amandemen ke-25? Didorong untuk Lengserkan Trump Pasca Kekalahan AS dari Iran
-
Sinyal Reshuffle Kabinet Prabowo Mencuat Lagi, Pengamat: Antara Masalah Kinerja atau Loyalitas
-
Politisi Demokrat Dorong Pemakzulan Donald Trump dan Menteri Perang AS
-
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Seskab Teddy: Tunggu Saja, Presiden yang Akan Umumkan
-
Soal Isu Reshuffle Kabinet di Tengah Gejolak Geopolitik, Doli Kurnia: Pak Prabowo yang Tahu
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Bahlil Bakal Jadi Menko? Begini Respons Sekjen Golkar
-
Kronologi Kasus Korupsi Nikel, Ketua Ombudsman Hery Susanto Diduga Terima Suap Rp1,5 Miliar
-
Terima Penghargaan KWP Award 2026, Rizki Faisal: Jarak Geografis Tak Boleh Halangi Hak Hukum Warga
-
Jakarta Waspada Ledakan Kasus ISPA, Gubernur Pramono: El Nino Mengancam hingga September!
-
Dukung Iran, Organisasi Houthi Siap Blokir Jalur Minyak Laut Merah
-
Apa Itu OSD HMT ITB? Mengenal Tradisi Musik Mahasiswa Tambang yang Sarat Lirik Mesum
-
Golkar Desak RUU Pemilu Segera Dibahas Jika Ingin Ada Perubahan: Akhir Tahun Tahapan Dimulai!
-
Analis Beberkan Dampak Mengerikan Bagi Asia Jika Iran Tutup Laut Merah
-
Kata Nelayan Ciliwung Soal Ikan Sapu-sapu: Jadi Hama Sekaligus Bahan Baku Cilok
-
Mendadak! Warga China Berbondong Mempelajari Sejarah Iran, Lho Ada apa?