Kapolda Riau Minta Maaf di Tengah Masyarakat Panipahan, Tegaskan Evaluasi Menyeluruh

Suara.com - Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan turun langsung ke Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kamis (16/4/2026), usai mengukuhkan Duta Anti Narkoba di Pekanbaru.

Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah cooling system pasca aksi unjuk rasa yang sempat memanas di wilayah pesisir tersebut.

Didampingi Danrem 031/Wira Bima Brigjen Agustatius Sitepu dan Sekdaprov Riau Syahrial Abdi, Kapolda disambut Bupati Rokan Hilir Bistamam bersama jajaran Forkopimda dan tokoh masyarakat.

Agenda utama adalah dialog terbuka guna menyerap aspirasi sekaligus meredakan ketegangan.

Dalam forum tersebut, Irjen Herry secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Panipahan.

“Secara pribadi maupun sebagai Kapolda Riau, saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Kami juga prihatin atas peristiwa yang terjadi,” ujarnya.

Ia mengakui adanya ketidakpuasan masyarakat yang menjadi catatan penting bagi institusi Polri.

Menurutnya, kejadian ini menjadi evaluasi serius terhadap kinerja aparat di lapangan, khususnya dalam penanganan persoalan narkoba.

“Peristiwa ini adalah wake-up call. Kami harus lebih hadir, mendengar, dan menindaklanjuti persoalan masyarakat secara nyata,” tegas lulusan Akpol 1996 tersebut.

Baca Juga: Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit

Kapolda juga menyoroti lemahnya komunikasi antara aparat dan masyarakat sebagai salah satu akar masalah.

Untuk itu, ia mendorong pembentukan kanal komunikasi terbuka agar aspirasi warga dapat tersampaikan tanpa harus berujung konflik.

Sebagai langkah konkret, Polda Riau telah melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk pergantian dan penempatan personel baru di Panipahan.

“Personel yang bertugas harus bersih dan profesional. Ini komitmen yang tidak bisa ditawar,” katanya.

Transparansi juga ditunjukkan melalui pengecekan personel, termasuk tes urine di hadapan publik.

Langkah ini diharapkan mampu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.