News / Nasional
Minggu, 26 April 2026 | 14:25 WIB
Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini.
Baca 10 detik
  • Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, mengkritik rencana pemerintah menutup program studi yang dianggap tidak relevan dengan industri.
  • Kebijakan tersebut dinilai mereduksi pendidikan tinggi hanya sebagai penyedia keterampilan teknis daripada pembentuk karakter manusia secara utuh.
  • Didik mendesak kementerian mengkaji ulang kebijakan agar tidak mengorbankan kepentingan strategis bangsa demi mengejar orientasi pasar kerja jangka pendek.

Suara.com - Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, melontarkan kritik tajam terhadap rencana pemerintah menutup sejumlah program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja.  

Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi mereduksi makna pendidikan tinggi hanya sebagai penyedia keterampilan teknis bagi industri.

Menurut Didik, rencana yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) itu menunjukkan orientasi jangka pendek yang terlalu tunduk pada kemauan pasar.

“Rencana ini mencerminkan visi jangka pendek mengikuti kehendak pasar dan industri,” ujar Didik dalam pernyataannya kepada suara.com, Minggu (26/4/2026).

Didik tidak menampik bahwa sinergi antara dunia pendidikan dan industri memang diperlukan untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja.

Namun, ia menekankan bahwa tugas universitas jauh lebih luas daripada sekadar memenuhi kriteria teknis operasional perusahaan.

Bagi Didik, perguruan tinggi harus tetap menjadi ruang bagi ilmu pengetahuan yang tidak melulu memiliki nilai ekonomi langsung, karena fokus utama pendidikan adalah pembentukan karakter manusia secara utuh.

“Jika pendidikan tinggi direduksi hanya menjadi penyedia keterampilan industri, maka kita sedang mempersempit makna pendidikan itu sendiri,” tegasnya.

Lebih lanjut, Didik mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut agar tidak mengorbankan kepentingan strategis bangsa di masa depan.

Baca Juga: Reformasi Setengah Hati: Peneliti Soroti Tren Remiliterisasi dari Era SBY hingga Prabowo

Ia mengingatkan kementerian terkait agar memiliki cara pandang yang lebih luas dan tidak terjebak pada logika industri semata.

“Kementrian tugasnya harus visioner dengan menguatkan ekosistem karena pada akhirnya, pendidikan tinggi bukanlah soal mencetak pekerja bagi industri, tetapi tentang menyiapkan masa depan dan membangun peradaban bangsa,” pungkasnya.

Load More