- Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis akan menggelar aksi massa di depan Gedung DPR/MPR pada Jumat, 1 Mei 2026.
- Koalisi organisasi tersebut menyampaikan 15 tuntutan terkait kesejahteraan buruh, reforma agraria, kebijakan ekonomi, hingga politik luar negeri Indonesia.
- Aksi ini bertujuan memprotes kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat serta mendesak perubahan regulasi bagi pekerja dan petani.
Suara.com - Gabungan organisasi yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis (Perisai) akan menggelar aksi demo di depan Gedung DPR/MPR RI pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Jumat (1/5/2026) besok.
Dalam aksi tersebut, koalisi ini membawa 15 tuntutan utama yang menyasar kebijakan domestik hingga isu internasional.
Pernyataan sikap dan poin tuntutan tersebut disampaikan secara resmi di Sekretariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Selatan, pada Kamis (30/4/2026).
Juru Bicara Perisai, Saifullah Wathoni, menyatakan aksi ini merupakan bentuk protes terhadap sistem yang dinilai masih memiskinkan kaum buruh dan rakyat.
"Kami membawa 15 tuntutan, mulai dari isu kesejahteraan buruh, agraria, hingga kebijakan luar negeri pemerintah," ujar Saifullah yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA).
Beberapa tuntutan utama yang diusung antara lain adalah desakan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan upah buruh, menghapus sistem outsourcing dan kontrak, serta menolak praktik kerja paksa di industri pertambangan.
Perisai juga menyoroti nasib pengemudi ojek online dengan menuntut pengesahan UU Pekerja Platform dan penurunan potongan aplikasi menjadi 10 persen.
Di sektor agraria dan pangan, Perisai menuntut penghentian monopoli tanah, jaminan ketersediaan pupuk bagi petani, serta penurunan harga bahan pangan dan pajak rakyat.
Mereka juga secara spesifik meminta pengembalian lahan masyarakat yang diklaim oleh instansi pertahanan di beberapa wilayah, seperti Rancapinang dan Rumpin.
Baca Juga: 33 Tahun Pembunuhan Marsinah, Dian Septi Soroti Pola Militerisme dan Penjinakan Gerakan Buruh
Selain isu ekonomi, koalisi ini juga menuntut sikap politik luar negeri Indonesia, di antaranya mendesak pemerintah keluar dari kerja sama Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) dan membatalkan perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART).
Aksi May Day ini rencananya akan diikuti oleh berbagai elemen organisasi, di antaranya AGRA, Serikat Pekerja Transportasi (SEPETA), Serikat Buruh Industri Pertambangan dan Energi (SBIPE), Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), serta sejumlah organisasi mahasiswa seperti GMNI, FMN, dan BEM STHI Jentera.
Massa dijadwalkan berkumpul di depan kompleks parlemen untuk menyuarakan aspirasi mereka sepanjang hari esok.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga