Bukan Negara Kerajaan, Gaya Prabowo Soal Urusan Privat dan Negara Tuai Kritikan

Suara.com - Praktik tata kelola pemerintahan Indonesia saat ini dinilai tengah bergeser ke arah patronase personal yang mengkhawatirkan, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyoroti adanya fenomena 'campur aduk' antara penggunaan harta pribadi dan anggaran negara dalam gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang dinilai mulai menyerupai pola pengelolaan keuangan di negara-negara monarki Timur Tengah.

Peneliti Hukum CELIOS, Muhammad Saleh, mengungkapkan bahwa seorang pemimpin negara demokrasi seharusnya tunduk pada institusionalisasi, bukan pada kekuatan finansial pribadi.

Namun, ia melihat adanya anomali besar dalam pemisahan fungsi publik dan privat di era pemerintahan saat ini.

"Negara ternyata gagal membedakan antara fungsi privat dan fungsi publik. Ini yang menjadi soal,” ujar Saleh seperti disampaikan saat Podcast di kantor Suara.com, Jakarta Barat, dikutip pada Senin (15/6/2026).

Potensi Pergeseran ke Arah Monarki

Saleh memperingatkan bahwa pola di mana pemimpin membiayai tugas negara dari kantong pribadi adalah ciri khas negara monarki atau kerajaan, seperti di wilayah Teluk, Timur Tengah.

Ia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional yang setiap rupiahnya harus bisa dipertanggungjawabkan melalui sistem.

“Maka praktek penggunaan dana pribadi untuk kegiatan-kegiatan kenegaraan itu memang ada di beberapa negara lain, tapi di negara-negara monarki, seperti negara-negara teluk di Timur Tengah. Pertanyaannya kita ini negara kerajaan atau bukan? Kan bukan,” tegasnya.

Kritik CELIOS juga menyasar pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang menyebut bahwa tidak semua kegiatan Presiden Prabowo ke luar negeri boleh dipublikasikan.

Baca Juga: Mahasiswa UBK: Presiden Kerap Tinggalkan Rakyat, Kedaulatan Masih Mengemis!

Saleh menilai alasan kerahasiaan tersebut tidak relevan dalam konteks penyelenggaraan negara yang dipilih melalui pemilu (by election).

“Pertanyaannya adalah penyelenggara negara kenapa tidak bisa semua informasi yang berkaitan dengan urusan negara tidak bisa dipublikasikan? Itu konyol dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.

Lebih lanjut, CELIOS mengkhawatirkan jika praktik ini terus dibiarkan, Indonesia akan kehilangan karakter kelembagaannya.

Patronase personal di mana kekuasaan dan kebijakan bergantung pada kebaikan hati atau kekayaan figur pemimpin dianggap sebagai langkah mundur bagi demokrasi.

Saleh menekankan bahwa transparansi fiskal adalah harga mati. Ia menuntut pemerintah untuk berhenti mencampuradukkan aset pribadi dengan kebutuhan dinas negara, karena hal tersebut hanya akan mengaburkan akuntabilitas dan membuka celah konflik kepentingan yang besar.

“Penyelenggara negara kita tidak bisa membedakan antara aktivitas kenegaraan dengan aktivitas pribadi. Sebagai contoh misalkan, kunjungan ke luar negeri untuk fungsi kenegaraan, dia menggunakan sebagian defisitnya menggunakan anggaran pribadi. Tapi kegiatan ibadah yang sifatnya personal, misalkan kurban, Presiden Prabowo menganggarkan 100 miliar untuk memotong hewan kurban,” jelasnya. (Reporter: Tsabita Aulia)