- Organisasi Perempuan Mahardika menyatakan sistem ekonomi dan kerja di Indonesia saat ini masih memiskinkan kaum buruh secara sistemik.
- Perwakilan Mutiara Ika mengkritik UU Cipta Kerja yang dinilai lebih memprioritaskan investasi modal asing daripada kesejahteraan rakyat.
- Diskusi di Jakarta Selatan menyoroti ketimpangan ekstrem dan dominasi oligarki yang menghambat buruh mencapai taraf hidup sejahtera.
Suara.com - Organisasi Perempuan Mahardika menyebut sistem kerja dan ekonomi di Indonesia saat ini masih cenderung memiskinan kaum buruh. Hal tersebut dinilai sebagai kelanjutan dari persoalan sistemik yang dahulu diperjuangkan oleh aktivis buruh Marsinah.
Perwakilan Perempuan Mahardika, Mutiara Ika, menjelaskan bahwa esensi perjuangan Marsinah bukan sekadar simbol sejarah, melainkan sebuah gugatan terhadap sistem ekonomi yang berorientasi pada investasi asing dan pemusatan kekuasaan.
"Marsinah sedang menggugat sistem kerja yang memiskinan buruh perempuan dan buruh secara keseluruhan, dan sistem itu yang masih sama kita hadapi pada hari ini," ujar Ika dalam diskusi publik bertajuk "Perempuan Melawan Eksploitasi, Impunitas, dan Militerisme" di Jakarta Selatan, Kamis (30/4/2026).
Ika mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah saat ini, termasuk Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, yang dinilai lebih mengutamakan modal asing dibandingkan penguatan ekonomi kerakyatan.
Menurutnya, hal ini berdampak pada hilangnya jaminan hak-hak buruh dan minimnya pembelaan pemerintah terhadap pekerja.
"Dalam kebijakan-kebijakan yang hari ini ada seperti contoh adalah UU Cipta Kerja itu semangat untuk mengandalkan perekonomian Indonesia pada investasi modal asing bukan pada penguatan ekonomi kerakyatan itu sangat terlihat jelas sekali," ungkapnya.
Lebih lanjut, Ika memaparkan data dari Center Of Economic and Law Studies (CELIOS) mengenai ketimpangan ekstrem di Indonesia.
Ia menyoroti fakta bahwa 50 orang terkaya di Indonesia menguasai kekayaan yang setara dengan 55 juta warga lainnya.
Ika juga memberikan ilustrasi mengenai sulitnya buruh mencapai taraf sejahtera di tengah sistem yang dianggapnya berpihak pada oligarki.
Baca Juga: Jelang Hari Buruh, Jukir Liar dan PKL di Monas Jadi Target Penertiban
"Kalau teman-teman buruh itu ingin menyamai kekayaannya Presiden Prabowo itu kayaknya butuh dua abad kalau nggak salah begitu. Ini memang sebenarnya mau bilang nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin penghasilan buruh itu bisa. Jangankan kaya, menjadi sejahtera aja susah," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ika turut mengkritik gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilainya melanggengkan sistem kekuasaan yang berpusat pada segelintir orang.
Ia menyebut karakter pemerintahan saat ini bersifat sentralistik, di mana aset negara dikuasai oleh kelompok pebisnis dan politisi tertentu.
"Kita nggak butuh 5 tahun untuk bilang bahwa Presiden Prabowo ini adalah presiden yang melanggengkan sistem oligarki, sistem yang membenarkan adanya kekuasaan pada segelintir orang begitu," pungkasnya.
Reporter: Tsabita Aulia
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Henri Curiga Kasus Roy Suryo Dikebut, Sebut Ada Upaya Cegah Ijazah Jokowi Diuji di Pengadilan
-
Di Tengah Sorotan Ekonomi, Prabowo Minta Rosan Buka Data Masuknya Investasi Asing ke Indonesia
-
Sentil Polri di Kasus Roy Suryo, Henri Subiakto Sebut UU ITE Dipakai Tutupi Isu Ijazah Jokowi
-
Di Tengah Gelombang Kritik, Prabowo Sebut Investasi Asing ke Indonesia Terus Mengalir
-
Henri Subiakto Sebut Pasal yang Menjerat Roy Suryo Tak Masuk Akal, Status P21 Dipertanyakan
-
Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Segera Ditandatangani, Teheran Beri Sinyal Berbeda
-
Apa Itu Restitusi? Wamen PPPA Tegaskan Korban Bullying Berhak Dapat Ganti Rugi
-
Bangun Spiritualitas Warga Jawa Barat, KDM Prioritaskan Bangun Tajuk di Lingkungan
-
Kejahatan Digital Kian Mengintai, Pemerintah Minta Anak Muda Hati-hati di Internet
-
Veronica Tan Soroti Pemberdayaan Perempuan di NTT: Kunci Putus Rantai Kemiskinan dan Kekerasan