- Organisasi Perempuan Mahardika menyatakan sistem ekonomi dan kerja di Indonesia saat ini masih memiskinkan kaum buruh secara sistemik.
- Perwakilan Mutiara Ika mengkritik UU Cipta Kerja yang dinilai lebih memprioritaskan investasi modal asing daripada kesejahteraan rakyat.
- Diskusi di Jakarta Selatan menyoroti ketimpangan ekstrem dan dominasi oligarki yang menghambat buruh mencapai taraf hidup sejahtera.
Suara.com - Organisasi Perempuan Mahardika menyebut sistem kerja dan ekonomi di Indonesia saat ini masih cenderung memiskinan kaum buruh. Hal tersebut dinilai sebagai kelanjutan dari persoalan sistemik yang dahulu diperjuangkan oleh aktivis buruh Marsinah.
Perwakilan Perempuan Mahardika, Mutiara Ika, menjelaskan bahwa esensi perjuangan Marsinah bukan sekadar simbol sejarah, melainkan sebuah gugatan terhadap sistem ekonomi yang berorientasi pada investasi asing dan pemusatan kekuasaan.
"Marsinah sedang menggugat sistem kerja yang memiskinan buruh perempuan dan buruh secara keseluruhan, dan sistem itu yang masih sama kita hadapi pada hari ini," ujar Ika dalam diskusi publik bertajuk "Perempuan Melawan Eksploitasi, Impunitas, dan Militerisme" di Jakarta Selatan, Kamis (30/4/2026).
Ika mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah saat ini, termasuk Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, yang dinilai lebih mengutamakan modal asing dibandingkan penguatan ekonomi kerakyatan.
Menurutnya, hal ini berdampak pada hilangnya jaminan hak-hak buruh dan minimnya pembelaan pemerintah terhadap pekerja.
"Dalam kebijakan-kebijakan yang hari ini ada seperti contoh adalah UU Cipta Kerja itu semangat untuk mengandalkan perekonomian Indonesia pada investasi modal asing bukan pada penguatan ekonomi kerakyatan itu sangat terlihat jelas sekali," ungkapnya.
Lebih lanjut, Ika memaparkan data dari Center Of Economic and Law Studies (CELIOS) mengenai ketimpangan ekstrem di Indonesia.
Ia menyoroti fakta bahwa 50 orang terkaya di Indonesia menguasai kekayaan yang setara dengan 55 juta warga lainnya.
Ika juga memberikan ilustrasi mengenai sulitnya buruh mencapai taraf sejahtera di tengah sistem yang dianggapnya berpihak pada oligarki.
Baca Juga: Jelang Hari Buruh, Jukir Liar dan PKL di Monas Jadi Target Penertiban
"Kalau teman-teman buruh itu ingin menyamai kekayaannya Presiden Prabowo itu kayaknya butuh dua abad kalau nggak salah begitu. Ini memang sebenarnya mau bilang nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin penghasilan buruh itu bisa. Jangankan kaya, menjadi sejahtera aja susah," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ika turut mengkritik gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilainya melanggengkan sistem kekuasaan yang berpusat pada segelintir orang.
Ia menyebut karakter pemerintahan saat ini bersifat sentralistik, di mana aset negara dikuasai oleh kelompok pebisnis dan politisi tertentu.
"Kita nggak butuh 5 tahun untuk bilang bahwa Presiden Prabowo ini adalah presiden yang melanggengkan sistem oligarki, sistem yang membenarkan adanya kekuasaan pada segelintir orang begitu," pungkasnya.
Reporter: Tsabita Aulia
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- 5 Parfum Scarlett yang Wanginya Paling Tahan Lama, Harga Terjangkau
- Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
- Membedah 'Urat Nadi' Baru Lampung: Shortcut 37 KM dan Jalur Ganda Siap Usir Macet Akibat Babaranjang
- 5 Rekomendasi Sepeda Roadbike Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pemula hingga Harian
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
3 WNI Diciduk di Makkah Terkait Haji Ilegal, Ada Petugas yang Terlibat?
-
Borok Baru Fadia Arafiq, KPK Usut Dugaan Korupsi Jatah Makan Pasien RS Pekalongan
-
Rugikan Negara Rp2,1 Triliun, Eks Direktur SMP Divonis 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Kritik Rencana Sertifikasi Aktivis HAM, Legislator PKB: Perlindungan Tak Boleh Bergantung Negara
-
3 WNI Ditangkap Polisi Arab Saudi di Mekkah, Diduga Promosikan Haji Ilegal
-
Anggaran Rp4 T untuk 1.800 Perlintasan Kereta, DPR: Cukup Buat Palang Pintu, Gak Cukup Buat Flyover
-
Terungkap! Peran Eks Direktur SMP di Kasus Chromebook Bikin Heboh
-
Resmi! Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Perbaikan Daycare Usai Marak Kekerasan Anak
-
May Day Bukan Wisata, Besok Perisai dan GMNI Aksi di Depan Gedung DPR
-
Truk Tronton Rem Blong, Hantam Separator Transjakarta di Slipi