- Organisasi Perempuan Mahardika menyatakan sistem ekonomi dan kerja di Indonesia saat ini masih memiskinkan kaum buruh secara sistemik.
- Perwakilan Mutiara Ika mengkritik UU Cipta Kerja yang dinilai lebih memprioritaskan investasi modal asing daripada kesejahteraan rakyat.
- Diskusi di Jakarta Selatan menyoroti ketimpangan ekstrem dan dominasi oligarki yang menghambat buruh mencapai taraf hidup sejahtera.
Suara.com - Organisasi Perempuan Mahardika menyebut sistem kerja dan ekonomi di Indonesia saat ini masih cenderung memiskinan kaum buruh. Hal tersebut dinilai sebagai kelanjutan dari persoalan sistemik yang dahulu diperjuangkan oleh aktivis buruh Marsinah.
Perwakilan Perempuan Mahardika, Mutiara Ika, menjelaskan bahwa esensi perjuangan Marsinah bukan sekadar simbol sejarah, melainkan sebuah gugatan terhadap sistem ekonomi yang berorientasi pada investasi asing dan pemusatan kekuasaan.
"Marsinah sedang menggugat sistem kerja yang memiskinan buruh perempuan dan buruh secara keseluruhan, dan sistem itu yang masih sama kita hadapi pada hari ini," ujar Ika dalam diskusi publik bertajuk "Perempuan Melawan Eksploitasi, Impunitas, dan Militerisme" di Jakarta Selatan, Kamis (30/4/2026).
Ika mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah saat ini, termasuk Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, yang dinilai lebih mengutamakan modal asing dibandingkan penguatan ekonomi kerakyatan.
Menurutnya, hal ini berdampak pada hilangnya jaminan hak-hak buruh dan minimnya pembelaan pemerintah terhadap pekerja.
"Dalam kebijakan-kebijakan yang hari ini ada seperti contoh adalah UU Cipta Kerja itu semangat untuk mengandalkan perekonomian Indonesia pada investasi modal asing bukan pada penguatan ekonomi kerakyatan itu sangat terlihat jelas sekali," ungkapnya.
Lebih lanjut, Ika memaparkan data dari Center Of Economic and Law Studies (CELIOS) mengenai ketimpangan ekstrem di Indonesia.
Ia menyoroti fakta bahwa 50 orang terkaya di Indonesia menguasai kekayaan yang setara dengan 55 juta warga lainnya.
Ika juga memberikan ilustrasi mengenai sulitnya buruh mencapai taraf sejahtera di tengah sistem yang dianggapnya berpihak pada oligarki.
Baca Juga: Jelang Hari Buruh, Jukir Liar dan PKL di Monas Jadi Target Penertiban
"Kalau teman-teman buruh itu ingin menyamai kekayaannya Presiden Prabowo itu kayaknya butuh dua abad kalau nggak salah begitu. Ini memang sebenarnya mau bilang nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin penghasilan buruh itu bisa. Jangankan kaya, menjadi sejahtera aja susah," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ika turut mengkritik gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilainya melanggengkan sistem kekuasaan yang berpusat pada segelintir orang.
Ia menyebut karakter pemerintahan saat ini bersifat sentralistik, di mana aset negara dikuasai oleh kelompok pebisnis dan politisi tertentu.
"Kita nggak butuh 5 tahun untuk bilang bahwa Presiden Prabowo ini adalah presiden yang melanggengkan sistem oligarki, sistem yang membenarkan adanya kekuasaan pada segelintir orang begitu," pungkasnya.
Reporter: Tsabita Aulia
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga