Buruh dalam Bayang-bayang Kontrak Panjang dan Ketidakpastian Kerja

Suara.com - Pakar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM), Nabiyla Risfa Izzati, menilai perlindungan buruh di Indonesia semakin rentan. Hal itu dampak dari perubahan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja beberapa tahun silam.

Salah satu dampak paling nyata adalah meningkatnya kondisi job insecurity atau ketidakpastian kerja yang membuat posisi pekerja kini semakin lemah.

Menurut Nabiyla, perubahan itu menghadirkan deregulasi ketenagakerjaan, yakni berkurangnya campur tangan negara dalam melindungi pekerja.

"Kalau kita melihat isi dari undang-undang ketenagakerjaan pasca Undang-Undang Cipta Kerja, memang ada banyak hal yang kalau kami di ketenagakerjaan menyebutnya sebagai deregulasi ketenagakerjaan," kata Nabiyla, Minggu (3/5/2025).

"Deregulasi ketenagakerjaan adalah posisi di mana hal-hal yang tadinya diatur oleh negara tidak lagi diatur," imbuhnya.

Disampaikan Nabiyla, deregulasi membuat sejumlah aspek ketenagakerjaan yang sebelumnya diatur dan diproteksi negara kini dikembalikan pada kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Dalam teori, hal itu bisa berjalan baik bila posisi tawar kedua pihak seimbang.

Namun, menurutnya kondisi pasar kerja Indonesia jauh dari ideal. Jumlah cadangan tenaga kerja yang besar dan tidak terserap membuat pekerja berada dalam posisi yang lebih lemah dibanding pemberi kerja.

"Dalam kondisi seperti itu ketika semua hal dikembalikan pada kesepakatan para pihak, yang terjadi adalah kesepakatan-kesepakatannya nggak akan seimbang nih," tuturnya.

Ia memberi contoh yakni tentang perubahan aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau kontrak kerja. Jika sebelumnya kontrak maksimal berlangsung dua tahun, pasca UU Cipta Kerja masa kontrak bisa mencapai lima tahun, bahkan perpanjangannya tidak lagi dibatasi secara jelas.

Baca Juga: UMP Naik Tiap Tahun, Kenapa Buruh Makin Tertekan Biaya Hidup?

Situasi ini membuat banyak perusahaan lebih memilih merekrut pekerja kontrak dibanding pekerja tetap. Bagi perusahaan, skema tersebut dianggap lebih fleksibel dan efisien.

Namun bagi pekerja, hal itu justru memperbesar ketidakpastian masa depan kerja mereka.

Nabiyla menyebut kondisi ini sebagai bentuk job insecurity, yakni situasi ketika pekerja terus berada dalam ancaman ketidakpastian status kerja, sulit mendapatkan kepastian karier, dan semakin rentan terhadap eksploitasi.

"Sebagai pemberi kerja jadi merasa punya legitimasi untuk ngapain saya menghire orang dengan pekerjaan tetap kalau saya bisa menghire orang dengan pekerja kontrak 6 bulan misalnya, 1 tahun misalnya. Dan ini yang kemudian kami sebut sebagai job insecurity," ujarnya.

Menurutnya, persoalan ini tidak berdiri sendiri. Selain regulasi yang semakin tidak protektif, lemahnya pengawasan pelaksanaan aturan serta belum terciptanya lapangan kerja yang berkualitas turut memperparah kerentanan buruh.

Ia menegaskan, sebaik apa pun aturan ketenagakerjaan tidak akan efektif jika pasar kerja tetap sempit. Ketika lapangan kerja terbatas, pekerja tidak memiliki pilihan lain selain menerima syarat kerja yang timpang.

"Jadi memang semua itu ada permasalahannya. Dari sisi regulasi ada permasalahannya, pengawasan dan pelaksanaan juga ada permasalahannya, dan dari sisi pasar kerja juga memang ada permasalahan industrialisasi yang kita alami," ungkapnya.

Karena itu, Nabiyla bilang penciptaan lapangan kerja yang berkualitas harus menjadi fokus utama pemerintah. Tanpa itu, perlindungan hukum di atas kertas tidak akan cukup untuk mengangkat posisi tawar pekerja di Indonesia.

"Itulah kenapa setiap kali kita ada pemimpin baru kan selalu yang didorong adalah bagaimana caranya agar ada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, karena mau seperti apapun aturan ketenagakerjaannya, ketika pasar kerjanya tidak ada maka ya dia tidak akan dia mau kerja di mana," tandasnya.