Revisi UU Pemilu Mandek, Koalisi Sipil Desak DPR Bergerak Sebelum Agustus 2026

Menutup pernyataannya, Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan empat poin desakan kepada DPR dan pemerintah:

1. Segera memulai dan menyelesaikan pembahasan revisi UU Pemilu dalam waktu terukur sebagai prioritas legislasi nasional, guna menjamin kepastian hukum sebelum tahapan seleksi penyelenggara dimulai.
2. Menunjukkan komitmen nyata terhadap reformasi demokrasi dengan tidak menunda pembahasan serta memastikan perubahan tidak didasarkan pada kepentingan elektoral jangka pendek.
3. Menjamin proses revisi dilakukan secara konstitusional, transparan, akuntabel, serta membuka ruang partisipasi publik yang bermakna.
4. Mendorong KPU dan Bawaslu untuk turut aktif dalam proses pembahasan dengan menghadirkan catatan evaluasi dan refleksi kelembagaan.

Koalisi menegaskan, tanpa langkah cepat dan serius, revisi UU Pemilu berpotensi kembali tertunda dan berdampak pada kualitas penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.

Reporter: Tsabita Aulia