Iran Galakkan Perizinan Baru di Selat Hormuz, Indonesia Bisa Ketiban Durian Runtuh

Suara.com - Kawasan Selat Hormuz kembali memanas dengan dinamika baru yang melibatkan kebijakan ketat dari Tehran dan langkah mendadak dari Washington.

Iran secara resmi telah meluncurkan mekanisme baru untuk mengawasi lalu lintas maritim di jalur air strategis tersebut.

Langkah ini diambil di tengah ketegangan yang masih berlanjut dengan Amerika Serikat terkait kontrol atas salah satu jalur perdagangan energi terpenting di dunia.

Berdasarkan laporan media pemerintah Iran, Press TV, skema baru ini mengharuskan setiap kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz untuk mendapatkan izin terlebih dahulu.

Prosedur ini dijalankan oleh lembaga yang baru dibentuk, yaitu Otoritas Selat Teluk Persia. Kapal-kapal yang berencana melakukan transit akan menerima email berisi aturan yang harus dipatuhi agar bisa mengantongi izin melintas.

Meskipun detail spesifik mengenai persyaratan izin tersebut belum diungkap ke publik, Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menyatakan bahwa sistem baru ini sedang dalam proses pemantapan.

Kapal AS dipantau ketat, kapal Israel disikat

Selain prosedur perizinan, Iran juga dikabarkan tengah menyiapkan rancangan undang-undang yang cukup radikal di parlemen.

Aturan tersebut direncanakan akan melarang kapal-kapal yang memiliki keterkaitan dengan Israel untuk melintasi selat, memberikan batasan ketat bagi kapal yang terkait dengan Amerika Serikat, serta memberlakukan biaya transit bagi kapal-kapal dari negara yang dianggap tidak bermusuhan.

Baca Juga: Militer AS Punya Program Lumba-Lumba Militer, Isu di Selat Hormuz Jadi Sorotan

Langkah ini menjadi respons atas blokade pelabuhan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran yang telah membuat banyak kapal tanker terdampar selama lebih dari dua bulan.

Project Freedom ditangguhkan

Menariknya, kebijakan baru Iran ini muncul hanya beberapa jam setelah Presiden AS Donald Trump secara mengejutkan menghentikan sementara "Project Freedom".

Program ini merupakan misi pengawalan militer bagi kapal-kapal berbendera Barat yang baru saja diluncurkan dua hari sebelumnya.

Trump mengumumkan melalui media sosial bahwa penangguhan ini dilakukan atas permintaan Pakistan dan negara-negara lain untuk menguji prospek kesepakatan damai.

Meski pengawalan militer dihentikan, Trump menegaskan bahwa blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran akan tetap berlaku sampai kesepakatan final tercapai.