Gus Lilur Serukan Tritura Nelayan, Desak Prabowo Bentuk Satgas Khusus Berantas Penyelundupan BBL

Proses itu disebut berlangsung di kawasan Choa Chu Kang dan Lim Chu Kang.

“Di Singapura, BBL itu disegarkan dan dikondisikan kembali. Setelah itu diterbangkan ke Kamboja untuk mendapatkan dokumen legalitas,” ujarnya.

Menurut Gus Lilur, Kamboja menjadi titik penting karena di negara tersebut diterbitkan dokumen legalitas berupa Certificate of Origin (COO) dan Certificate of Health (COH) sebelum BBL masuk ke Vietnam.

“Vietnam tidak menerima tanpa legalitas. Maka dibuatlah COO dan COH di Kamboja. Setelah itu BBL masuk ke Vietnam,” katanya.

Ia menilai pola tersebut menunjukkan bahwa penyelundupan BBL telah menjadi bagian dari rantai pasok industri lobster global.

Indonesia disebut hanya menjadi sumber benih, sementara negara lain menikmati keuntungan ekonomi yang jauh lebih besar.

“Ini ironi besar. Benihnya dari Indonesia, tetapi yang menikmati nilai ekonomi ratusan triliun justru negara lain. Nelayan kita hanya menjadi penonton,” kata Gus Lilur.

Karena itu, ia mendesak pemerintah segera membentuk Satgas Khusus Pemberantasan Penyelundupan BBL yang melibatkan KKP, Polri, TNI AL, Bea Cukai, otoritas pelabuhan, otoritas bandara, hingga unsur intelijen negara.

“Penyelundupan BBL ini tidak bisa ditangani biasa-biasa saja. Jalurnya lintas negara, aktornya terorganisir, dan nilainya sangat besar. Negara harus hadir dengan satgas khusus,” tegasnya.

Baca Juga: Momen Akrab Presiden Prabowo Dialog di Atas Perahu: Borong Keluhan Nelayan Gorontalo

Selain penindakan, Gus Lilur meminta pemerintah memberikan dukungan nyata kepada nelayan untuk membudidayakan BBL di dalam negeri. Dukungan itu mencakup teknologi, permodalan, pendampingan, perizinan, hingga kepastian pasar.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat budidaya lobster dunia karena memiliki habitat alami BBL, pengalaman nelayan, dan pasar ekspor yang terus terbuka.

“Kalau BBL tidak lagi bocor ke luar negeri dan nelayan difasilitasi untuk budidaya, Indonesia bisa menjadi pusat lobster dunia,” ujarnya.

Gus Lilur menegaskan Tritura Nelayan Republik Indonesia memuat tiga tuntutan utama kepada Presiden Prabowo Subianto, yakni memberantas total penyelundupan BBL, memfasilitasi budidaya lobster di dalam negeri, serta menggerakkan seluruh jajaran KKP untuk memperkuat budidaya lobster oleh nelayan Indonesia.

“Tritura Nelayan ini adalah seruan kedaulatan. Bentuk satgas, berantas penyelundupan, fasilitasi nelayan, dan jadikan Indonesia sebagai pusat budidaya lobster dunia,” pungkasnya.