Ambisi B50 Dinilai Berisiko bagi Ekonomi, Pangan, dan Lingkungan: Adakah Alternatifnya?

Suara.com - IESR Dorong Pemerintah Fokus Perkuat B40 daripada Memaksakan B50
Ambisi pemerintah meningkatkan kadar campuran biodiesel dari 40 persen atau B40 menjadi 50 persen atau B50 dinilai perlu dilakukan secara hati-hati. Meski kebijakan tersebut disebut bertujuan menekan impor bahan bakar minyak (BBM), sejumlah pihak menilai penerapan B50 berpotensi memunculkan risiko baru terhadap ekonomi, harga pangan, hingga lingkungan.

Institute for Essential Services Reform (IESR) merekomendasikan pemerintah tetap berfokus pada penguatan program B40 yang dinilai lebih realistis untuk kondisi Indonesia saat ini.

CEO IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan kebijakan B50 belum layak diterapkan secara ekonomi kecuali harga minyak dunia melonjak sangat tinggi.

“B50 itu menurut kami gak layak. Dia hanya jadi layak, kalau harga minyak di atas 110 dolar per barel,” ujar Fabby.

Menurutnya, biaya produksi biodiesel B50 diperkirakan 20 hingga 30 persen lebih mahal dibandingkan solar konvensional. Karena itu, mempertahankan B40 dinilai menjadi pilihan yang lebih aman untuk menjaga keseimbangan ekonomi nasional.

Fabby menjelaskan, peningkatan kebutuhan biodiesel hingga B50 berisiko menyedot lebih banyak pasokan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk kebutuhan energi. Jika kondisi itu terjadi, pasokan untuk kebutuhan pangan domestik seperti minyak goreng dapat terganggu dan memicu kenaikan harga di masyarakat.

“Kalau dipaksakan, tekanan terhadap pasokan sawit domestik akan semakin besar. Dampaknya bisa ke harga minyak goreng dan kebutuhan pangan lainnya,” katanya.

Selain aspek ekonomi dan pangan, IESR juga menyoroti dampak lingkungan yang berpotensi muncul dari peningkatan penggunaan biodiesel berbasis sawit. Mengutip laporan Greenpeace Indonesia yang sebelumnya dilansir Suara.com pada 30 April 2026, peningkatan permintaan sawit untuk kebutuhan energi berpotensi mendorong ekspansi lahan perkebunan dan memperbesar risiko deforestasi.

Menurut IESR, mempertahankan B40 sebagai standar utama memberikan ruang bagi pemerintah untuk fokus meningkatkan produktivitas lahan sawit yang sudah ada dibanding membuka lahan baru.

Baca Juga: Pohon Tidak Lagi Cukup Jadi Solusi Atasi Panas Ekstrem di Perkotaan

IESR pun merekomendasikan agar B50 ditempatkan sebagai opsi cadangan yang hanya diterapkan ketika harga minyak dunia berada di atas 110 dolar per barel. Strategi tersebut dinilai dapat membantu Indonesia menjaga keseimbangan antara ketahanan energi, stabilitas harga pangan, dan perlindungan lingkungan.

Di tengah upaya transisi energi, IESR menilai kebijakan biodiesel perlu dirancang secara cermat agar tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat maupun keuangan negara. Penguatan B40 dianggap menjadi langkah yang lebih aman sambil pemerintah menyiapkan sistem energi yang lebih berkelanjutan di masa depan.

Penulis: Natasha Suhendra