Wamenaker Antisipasi Gelombang PHK Dampak Konflik Timur Tengah

Suara.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor memastikan pemerintah terus melakukan langkah antisipasi untuk mencegah meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah tekanan ekonomi global akibat konflik Timur Tengah.

Menurut Afriansyah, situasi geopolitik internasional yang memanas berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia, sehingga pemerintah harus bergerak cepat menjaga kondisi ketenagakerjaan nasional.

"Nah, kita segera mengantisipasi terjadinya PHK yang bisa membuat banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia," kata Afriansyah di Jakarta, Minggu.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Patriot Move 2026 yang digelar Kementerian Transmigrasi dan dirangkaikan dengan lari bersama peserta Ekspedisi Patriot dalam momentum Car Free Day di kawasan Bundaran HI.

Ia mengatakan kondisi perang dan ketidakpastian global saat ini memberi tekanan besar terhadap perekonomian dunia.

"Kita juga sekarang pada tahap kondisi global dunia, perang, ini berdampak kepada semua negara termasuk Indonesia," ujarnya.

Pemerintah, lanjut Afriansyah, terus memantau perkembangan kondisi global agar dampaknya terhadap sektor industri dan tenaga kerja nasional dapat ditekan semaksimal mungkin.

"Tingkat pengangguran sekarang ini setara dengan 7,4 juta orang, sekitar 4,3 persen dari jumlah penduduk Indonesia," bebernya.

Sebagai langkah konkret, pemerintah memperluas program ketenagakerjaan, termasuk menaikkan kuota Program Magang Nasional pada 2026 dari sebelumnya 100 ribu menjadi 150 ribu peserta.

Baca Juga: Hilirisasi Nikel Dinilai Ganjil: Modal Asing Diduga Dimanja, Pengusaha Lokal Berdarah-darah

"Jadi untuk tahun 2026, Bapak Presiden (Prabowo Subianto) melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga membuka insya Allah lowongan sekitar 150 ribu, jadi dari 100 ribu naik menjadi 150 ribu," jelasnya.

Program tersebut ditujukan untuk membantu lulusan baru memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan keterampilan agar lebih siap menghadapi kebutuhan industri yang semakin kompetitif.

Selain magang, pemerintah juga memperluas pelatihan vokasi nasional bagi lulusan SMA dan SMK melalui balai pelatihan kerja di berbagai daerah.

"Itu membuka (kuota) 70 ribu pelatihan, silakan mendaftar dan mengikuti. Pendaftarannya di aplikasi SIAPKerja. Di situlah nanti teman-teman bisa ikut mendaftar di magang hub, kemudian juga ikut di vokasi nasional atau pelatihan vokasi nasional," katanya.

Afriansyah menambahkan peserta pelatihan juga akan mendapatkan bantuan uang saku selama mengikuti program.

"Di situ nanti diberikan insentif itu per hari untuk uang sakunya Rp20.000, terus pelatihannya gratis selama bisa mengikuti dengan baik dan mendapatkan sertifikasi dari negara," tambah Wamenaker.

Pemerintah meyakini penguatan pelatihan kerja, vokasi, dan penempatan tenaga kerja menjadi salah satu fondasi penting untuk menjaga daya tahan ekonomi masyarakat di tengah ketidakpastian global yang terus berkembang.