Copot Pimpinan BGN Dinilai Bukan Solusi, Program MBG Terancam Makin Karam

Suara.com - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencopot tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) bukan solusi konkret untuk menyelesaikan persoalan tata kelola lembaga tersebut.

Pergantian pimpinan dinilai hanya sebatas upaya pengendalian dampak atau damage control guna menjaga citra Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan, pencopotan Dadan Hindayana dan jajarannya pasca-penggeledahan oleh aparat penegak hukum hanya menyentuh persoalan integritas individu, namun tidak menyelesaikan masalah mendasar yang bersifat sistemik.

"Langkah cepat Presiden Prabowo mencopot ketiganya adalah upaya damage control agar episentrum pusaran kasus korupsi ini tidak langsung mengarah dan mengotori citra program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang notabene adalah program legacy utama sang presiden," kata Ubaid dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/6/2026).

Menurut dia, pergantian pimpinan justru berpotensi membuat pelaksanaan program MBG semakin bermasalah apabila pemerintah tidak membenahi akar persoalan yang ada.

JPPI menyoroti tiga persoalan utama yang dinilai menjadi sumber krisis di tubuh BGN.

Pertama, desain program yang dianggap bermasalah sejak awal. Ubaid menyebut kritik publik terhadap MBG tidak semata-mata berkaitan dengan figur pimpinan BGN, tetapi juga menyangkut desain program yang dinilai dipaksakan tanpa fondasi tata kelola yang kuat.

Dengan anggaran yang sangat besar, kata dia, munculnya dugaan korupsi di level pimpinan semakin memperkuat kekhawatiran publik bahwa dana program tersebut rentan disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan.

Kedua, kasus hukum yang menjerat pimpinan BGN dinilai memicu krisis kepercayaan di tingkat akar rumput.

Baca Juga: Penyidik Kejagung Masuk Kantor BGN Sejak Dini Hari, Penggeledahan Masih Berlangsung Tertutup

JPPI menilai sekolah, masyarakat, hingga mitra pelaksana di daerah akan semakin sulit menaruh kepercayaan terhadap program yang dijalankan oleh lembaga yang tengah terseret dugaan rasuah.

"Bagaimana publik, sekolah, dan mitra lokal bisa percaya pada program pemberian makanan anak sekolah jika lembaga yang mengaturnya saja sudah digeledah penegak hukum karena dugaan rasuah? Krisis legitimasi ini akan membuat implementasi di lapangan semakin penuh kecurigaan," ujarnya.

Ketiga, JPPI mengkritik kebijakan anggaran pemerintah yang dinilai terlalu berfokus pada MBG hingga berpotensi menggerus pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, khususnya di sektor pendidikan.

Menurut Ubaid, alokasi anggaran untuk program MBG telah menyebabkan distorsi pada anggaran fungsi pendidikan sebesar 20 persen yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru maupun memperbaiki fasilitas pendidikan yang rusak.

Atas kondisi itu, JPPI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG.

Organisasi tersebut meminta pemerintah menghentikan pendekatan universal dan mengarahkan program secara lebih tepat sasaran kepada kelompok yang mengalami masalah gizi serta memiliki keterbatasan akses pangan.

Selain itu, JPPI juga meminta pemerintah membuka tata kelola pengadaan dan distribusi anggaran BGN kepada publik serta memperkuat sistem pencegahan korupsi.

Tak hanya itu, pemerintah juga didorong untuk mengoreksi kebijakan anggaran agar fungsi pendidikan dan kesehatan tidak terus tergerus oleh pembiayaan program MBG.

"Selama pemerintah hanya fokus mengganti orang tanpa berani mengevaluasi ulang desain anggaran, transparansi institusi, dan dampak penggusuran anggaran sektor publik lain, maka BGN hanya akan menjadi pelataran baru bagi skandal-skandal berikutnya," pungkas Ubaid.