Pemerintah dan DPR Sepakati Polisi Aktif Bisa Isi Jabatan Sipil dalam RUU Polri

Menurut Edward, Ayat (3) dan Ayat (4) berfungsi sebagai landasan hukum atau “jembatan” untuk pengaturan teknis lebih lanjut dalam PP.

Dalam rapat yang sama, anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan juga mengusulkan agar urutan fungsi kepolisian dalam Pasal 28A disesuaikan dengan Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945. Menurutnya, fungsi penegakan hukum sebaiknya ditempatkan di urutan terakhir karena bersifat represif.

“Jadi penegakan hukum terakhirlah dia, represifnya,” kata Hinca.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan setuju agar rumusan pasal tersebut diselaraskan dengan ketentuan konstitusi.

Dengan adanya kesamaan pandangan antara pemerintah dan DPR, Panja RUU Polri akhirnya menyepakati ketentuan Pasal 28A untuk dibawa ke tahapan pembahasan berikutnya.