Singgung Lagu Mas Bahlil Ganteng, Mufti PDIP Kritik Kenaikan BBM: Kapan Pemerintah Memahami Rakyat?

Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, memberikan kritik tajam terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green 95 yang diumumkan secara mendadak.

Di tengah keriuhan kenaikan harga tersebut, Mufti secara khusus menyoroti fenomena viralnya lagu "MBG (Mas Bahlil Ganteng) My Little Bolu Ketan" di media sosial.

Menurutnya, pemerintah jangan sampai salah mengartikan kreativitas rakyat tersebut sebagai tanda bahwa kondisi ekonomi masyarakat sedang baik-baik saja.

"Belakangan kita melihat ekspresi publik di media sosial dengan viralnya My Little Bolu Ketan MBG. Saya justru melihat itu bukan semata-mata pujian," ujar Mufti kepada Suara.com, Rabu (10/6/2026).

Itu adalah cara rakyat menyampaikan harapan secara baik-baik kepada pemerintah.

Ia menambahkan bahwa ada pesan tersirat di balik lagu tersebut.

"Ada pesan yang ingin disampaikan bahwa rakyat ingin pemerintah hadir, bekerja lebih keras, dan menjaga agar harga-harga kebutuhan masyarakat tetap terkendali. Jangan sampai ekspresi positif itu disalahartikan. Di balik candaan itu, ada harapan besar agar pemerintah serius menjaga stabilitas harga," tegasnya.

Kenaikan harga BBM kali ini tergolong drastis. Pertamax (RON 92) melonjak dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter, sementara Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp 12.900 menjadi Rp 17.000 per liter.

Mufti menyayangkan pola pengambilan kebijakan yang dinilai tidak transparan dan minim sosialisasi. Bahkan, Komisi VI DPR RI sebagai mitra kerja pemerintah mengaku tidak diajak berdiskusi sebelum keputusan ini diketuk.

Baca Juga: Kenaikan BBM Tuai Kritik, DPR Mengaku Tak Pernah Diajak Berdiskusi oleh Pemerintah

"Kenaikan yang signifikan ini terjadi tiba-tiba, tanpa sosialisasi memadai dan tanpa penjelasan utuh. DPR pun tidak mendapatkan informasi maupun diajak berdiskusi. Pola seperti ini terus berulang dan selalu kami kritisi di Komisi VI," lanjutnya.

Legislator asal Jawa Timur ini mengingatkan bahwa BBM adalah urat nadi ekonomi.

Kenaikan harganya akan berdampak berantai pada biaya transportasi, distribusi, hingga harga kebutuhan pokok di pasar.

Mufti kemudian melontarkan pertanyaan reflektif terkait beban berat yang dipikul rakyat saat ini. Ia merasa selama ini hanya rakyat yang diminta untuk selalu mengerti kondisi sulit negara.

"Rakyat selama ini selalu diminta memahami kondisi negara, memahami situasi global, dan beban fiskal. Pertanyaannya, kapan pemerintah mau memahami rakyat? Kapan pemerintah benar-benar menunjukkan bahwa mereka juga mengerti beban berat yang sedang dipikul rakyat?" cecar Mufti.

Menurutnya, kekecewaan masyarakat muncul bukan hanya karena angka yang naik, tapi karena mereka merasa ditinggalkan dalam proses pengambilan kebijakan.

"Tiba-tiba harga berubah, sementara daya beli masih tertekan dan lapangan usaha masih menghadapi berbagai tantangan. Setiap kebijakan BBM harus dilakukan dengan transparan, hati-hati, dan yang terpenting, penuh empati terhadap kondisi rakyat," pungkasnya.