Soal Dugaan Pemborosan Rp1 T di BGN, DPR Desak Audit Investigatif Ribuan Dapur MBG

Suara.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, memberikan respons tegas terkait mencuatnya isu dugaan pemborosan anggaran sebesar Rp1 triliun dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain masalah anggaran, program ini juga tengah disorot akibat tata kelola yang dinilai terlalu sentralistis.

Yahya menekankan lima poin krusial yang harus segera ditindaklanjuti oleh Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penanggung jawab program.

Pertama, Yahya mendesak dilakukan audit investigatif ribuan dapur jika ditemukan adanya kejanggalan dalam skema pembayaran.

"Jika terdapat kejanggalan atau penyimpangan pembayaran, hendaknya segera dilakukan audit," tegas Yahya kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).

Kedua, ia memperingatkan BGN agar lebih selektif dan pruden dalam mencairkan anggaran.

Menurutnya, akurasi data pengeluaran di lapangan adalah kunci untuk menghindari kebocoran uang negara.

"BGN harus berhati-hati dan memastikan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak boleh asal bayar; setiap rupiah yang dikeluarkan harus sesuai dengan pengeluaran riil yang dilakukan oleh setiap unit dapur," tambahnya.

Ketiga, politisi senior ini meminta adanya sanksi tegas bagi pengelola dapur yang terbukti melakukan pelanggaran.

Baca Juga: Program MBG Boros Rp1 T per Bulan, Pengamat: Mereka Memperhitungkan Ini untuk Investasi Pemilu 2029

Ia mengusulkan agar dapur-dapur yang menyimpang diberikan sanksi berupa pemberhentian sementara dari program MBG.

Keempat, Yahya menyoroti perlunya evaluasi total terhadap tata kelola program yang dianggap masih memiliki banyak lubang.

Ia meminta evaluasi dilakukan secara ketat untuk memastikan seluruh alur kerja sesuai dengan regulasi yang ada.

"Perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola MBG. Pastikan pengelolaan berjalan sesuai aturan yang berlaku agar tidak ada lagi celah untuk penyimpangan," jelasnya.

Terakhir, Yahya memandang polemik ini sebagai momentum besar bagi BGN untuk melakukan reformasi internal.

Ia berharap kasus dugaan pemborosan ini menjadi pelajaran agar ke depannya BGN lebih konsisten dalam menjalankan kebijakan efisiensi.

"Ini adalah momentum bagi BGN untuk berbenah diri, memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan yang ada. Jangan sampai kasus kelebihan bayar atau pemborosan terjadi lagi di masa depan. BGN harus konsisten dengan kebijakan untuk melakukan efisiensi anggaran," pungkasnya.