News / Nasional
Minggu, 14 Juni 2026 | 16:51 WIB
Haris Rusly Moti, eksponen gerakan reformasi 1998 sekaligus Pemrakarsa 98 Resolution Network. [Suara.com]
Baca 10 detik
  • Haris Rusly Moti mengkritik gerakan sosial saat ini yang dianggap menyebarkan narasi negatif serta pesimisme anti-kemandirian nasional.
  • Haris membandingkan kondisi tersebut dengan semangat Bung Karno dan Bung Hatta dalam memperjuangkan kedaulatan bangsa di masa kolonial.
  • Ia menilai pemerintah Presiden Prabowo Subianto telah mengedepankan kebijakan ekonomi mandiri sebagai respons terhadap kritik yang kehilangan substansi intelektual.

Suara.com - Eksponen gerakan Reformasi 98, Haris Rusly Moti, mengkritik gerakan sosial dewasa ini yang ia nilai mengalami pergeseran cukup tajam.

Haris menyorot fenomena yang ia sebut sebagai "anomali" dalam tradisi gerakan sosial di Tanah Air.

Menurutnya, narasi-narasi yang dikembangkan oleh sejumlah kelompok mahasiswa dan intelektual saat ini justru berseberangan dengan semangat kemandirian nasional yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa.

Haris mengungkapkan kegelisahannya terhadap munculnya narasi-narasi negatif yang menurutnya tidak memiliki dasar konstruktif bagi masa depan bangsa. Ia menilai ada upaya sistematis untuk membangun pesimisme di tengah masyarakat.

“Bila diperhatikan, narasi Indonesia Bangkrut, Indonesia Gelap, Kabuar dari Indonesia, Buang Rupiah, itu anti kemandirian Indonesia. Ini sangat anomali dan tak pernah dikenal dalam tradisi gerakan sosial," kata Haris Rusly yang juga pemrakarsa 98 Resolution Network ini, Minggu (14/6/2026).

Perbandingan dengan Narasi Revolusi Kemerdekaan

Haris membandingkan kondisi saat ini dengan sejarah emas perjuangan intelektual Indonesia di masa lalu.

Ia merujuk pada keberanian Mohammad Hatta dan Soekarno, yang menggunakan panggung pengadilan kolonial bukan untuk menghujat bangsa sendiri, melainkan untuk membangun optimisme kemerdekaan.

Pada tahun 1928, Bung Hatta membacakan pledoi legendaris di depan pengadilan kolonial Den Haag, Belanda, yang membangun narasi Indonesia Merdeka.

Baca Juga: 3 Fakta Dugaan Korupsi MBG: Kejagung Geledah Enam Lokasi, DPR Minta Program Dihentikan

Dua tahun kemudian, pada 1930, Bung Karno tampil di depan pengadilan kolonial di Bandung dengan pidato 'Indonesia Menggugat'. Keduanya menyajikan narasi anti-tesis yang jelas terhadap kolonialisme, yaitu kedaulatan penuh.

“Setelah 80 tahun Indonesia merdeka, justru muncul narasi anti kemandirian. Sangat menyakitkan, karena narasi seperti ini justru digerakin oleh sejumlah intelektual dan kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan gerakan sosial”, ujar Haris.

Di sisi lain, Haris Rusly Moti melihat sebuah fenomena menarik di pusat kekuasaan saat ini.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto justru menjadi sosok yang menghidupkan kembali narasi revolusi kemerdekaan, yang selama ini hanya menjadi wacana di arus pinggiran gerakan sosial.

Narasi mengenai kemandirian ekonomi dan penghentian perampokan sumber daya alam (SDA) oleh oligarki, kini justru menjadi arus utama di Istana Negara.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo secara konsisten menegaskan bahwa Indonesia harus mandiri dan berdaulat secara ekonomi.

Load More