Haris Rusly Moti: Anomali Gerakan Sosial Saat Ini Justru Anti-Rakyat dan Adopsi Narasi Neoliberal

Langkah ini, menurut Haris, bukan sekadar retorika atau "omon-omon", melainkan diwujudkan dalam kebijakan konkret untuk membangun ekonomi nasional yang berdikari.

“Saat para pengkritik menuntut pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo justru duluan melangkah lebih mendasar, yaitu memberantas kebocoran penerimaan negara, under invoicing dan transfer pricing. Sebelumnya KPK hanya menyentuh korupsi belanja negara yang nilainya kecil”, ucap Haris.

Kritik yang Kehilangan Substansi Intelektual

Haris menyayangkan sikap para pengkritik pemerintah, yang dinilainya mulai kehilangan arah dan substansi.

Ia menduga,  serangan-serangan yang bersifat personal terhadap Presiden merupakan bentuk frustasi karena ketidakmampuan mereka dalam menyusun anti-tesis kebijakan yang lebih baik.

“Tampaknya, mereka tak punya kapasitas intelektual membuat antitesis pandangan serta kebijakan Presiden Prabowo. Makanya yang dilakukan adalah mencari-cari masalah dengan mengintrik serta menghina pribadi presiden," kata Haris.

Lebih jauh, Haris mensinyalir adanya upaya memancing respons represif dari pemerintah melalui hinaan pribadi tersebut.

Tujuannya adalah untuk menciptakan stigma bahwa pemerintah saat ini bersifat otoriter dan anti-demokrasi.

“Mereka berharap intrik dan hinaan terhadap presiden direspons secara represif. Dengandemikian, mereka menemukan alasan lanjutan untuk memframing bahwa rezim ini otoritarian anti demokrasi."

Baca Juga: 3 Fakta Dugaan Korupsi MBG: Kejagung Geledah Enam Lokasi, DPR Minta Program Dihentikan

Tradisi Gerakan Sosial dan Bahaya Neoliberalisme

Dalam sejarahnya, gerakan sosial selalu menawarkan alternatif terhadap situasi yang dianggap menyimpang.

Haris mencontohkan bagaimana gerakan Orde Baru fokus pada demokrasi sebagai anti-tesis otoritarianisme, atau gerakan awal reformasi yang melawan privatisasi BUMN dan pencabutan subsidi rakyat akibat kebijakan neoliberalisme.

Namun, Haris melihat ada keanehan pada gerakan saat ini. Ia menilai kelompok pengkritik justru mengadopsi pola pikir neoliberal yang menganggap bantuan atau alokasi APBN untuk rakyat sebagai sebuah kesalahan.

“Ini memprihatinkan, karena gerakan kelompok mahasiswa dan para pengkritik justru anti terhadap kebijakan pro-rakyat. Pandangan mereka justru mengadopsi pandangan kaum neoliberal, yang menganggap alokasi APBN untuk rakyat sebagai pemborosan dan bakar anggaran”, jelas Haris.

Haris menyoroti penolakan terhadap program-program kerakyatan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan kampung nelayan, hingga sekolah rakyat.

Ia menganggap penolakan terhadap program-program tersebut adalah anomali paling ekstrim dalam sejarah gerakan sosial di Indonesia.

“Menurut saya, gerakan sosial yang anti alokasi APBN untuk rakyat, menolak MBG, kampung neyalan, sekolah rakyat, adalah anomali paling ekstrem dalam tradisi gerakan sosial. Saya yakin gerakan seperti ini tak mendapat simpati dan dukungan rakyat," kata Haris.

Mengenai potensi korupsi dalam program-program bantuan sosial, Haris menegaskan yang harus diperbaiki adalah sistem pengawasan dan penindakan terhadap oknum pengkhianat negara, bukan dengan menghentikan program yang bermanfaat bagi rakyat banyak.

“Bahkan sejumlah program bantuan sosial pemerintah yang sudah berlangsung lama saja masih saja dikorupsi. Apalagi program MBG yang baru dirintis dan merupakan pengalaman pertama negara kita mengelola makan bergizi gratis untuk pelajar”, ujar Haris.

Sebagai penutup, Haris memberikan tantangan terbuka kepada para aktivis dan pengkritik untuk kembali ke jalur intelektual dengan menawarkan konstruksi pandangan yang nyata sebagai pembanding kebijakan pemerintah.

“Saya tidak yakin mereka tidak punya kapasitas intelektual untuk meng-anti tesis pandangan dan kebijakan Presiden Prabowo”, kata Haris.