- Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama terseret dugaan suap senilai miliaran rupiah dalam persidangan KPK di Jakarta.
- Keterangan saksi menyebut Djaka menerima aliran dana rutin dengan kode BC1 sejak Juli 2025 hingga Januari 2026.
- Pengusaha Gus Lilur mendesak Presiden Prabowo mencopot Djaka karena dianggap tidak berintegritas dan gagal menjaga tata kelola.
Namun bagi Gus Lilur, tampilan heroik itu justru memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar.
“Penindakan yang dilakukan hanya selebrasi tanpa esensi. Tidak ada penegakan hukum sampai ke akar. Hanya tim penangkap truk di jalanan. Konferensi pers dan selebrasi seakan-akan melakukan penangkapan besar, faktanya hanya pura-pura. Nyata tanpa nilai,” kata Gus Lilur.
Ia bahkan menyebut penindakan semacam itu tidak lebih dari pertunjukan kosong.
“Sebagai rakyat terdidik, saya tertawa menyaksikan Dirjen Bea Cukai menampilkan drama yang nyata-nyata hanya sampah tanpa harga. Ini bukan sekadar soal rokok ilegal. Ini soal kepemimpinan Bea Cukai yang rusak secara moral,” tegasnya.
Atas dasar itu, Gus Lilur secara tegas mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Djaka Budhi Utama dari jabatan Dirjen Bea Cukai.
Menurutnya, keterangan yang muncul di persidangan KPK sudah terlalu serius untuk diabaikan.
Ia juga mengingatkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya pernah menyatakan akan melakukan pencopotan apabila bukti keterlibatan terbukti kuat.
“Sodoran bukti dari KPK sudah nyata bahwa Dirjen Bea Cukai justru menjadi biang masalah, bukan solusi dari masalah. Jika pejabat pembantu Presiden sudah tidak punya moral, apalagi disebut dalam persidangan KPK terkait dugaan penerimaan suap, tentu tidak ada hal lain yang bisa diharapkan,” ujar dia lagi.
Menurutnya, Presiden membutuhkan pembantu yang memiliki keberanian, integritas, patriotisme, dan harga diri dalam membela kepentingan negara. Bukan pejabat yang sibuk tampil di panggung konferensi pers, tetapi gagal menyentuh akar persoalan.
Baca Juga: Sidang Blueray Cargo, Jaksa KPK Ungkap Dugaan Aliran Rp21 Miliar ke Djaka Budi Utama
“Kita ingin Presiden membangun negeri dengan dibantu oleh para pahlawan negeri. Bukan oleh sosok yang haus selebrasi, tetapi miskin esensi,” katanya.
Gus Lilur mengusulkan agar Presiden Prabowo tidak sekadar mengganti pejabat, tetapi juga berani mempertimbangkan tokoh-tokoh yang memiliki integritas dan rekam jejak keberanian dalam membela negara.
Ia menyebut nama Komjen Pol (Purn.) Oegroseno dan Mayjen TNI (Purn.) Sunarko sebagai contoh figur yang layak diberi ruang pengabdian.
“Kenapa Presiden tidak mencoba merangkul orang yang selama ini dianggap berseberangan, tetapi punya kredibilitas? Jika mereka diberi panggung, bisa jadi mereka berbakti kepada negara. Pada saat yang sama, Presiden bisa menarik tokoh-tokoh penting yang selama ini dianggap mengganggu, gaduh, dan membuat kebisingan di republik ini,” ujarnya.
Menurut Gus Lilur, Presiden membutuhkan orang-orang yang berani bekerja, bukan sekadar pandai mengatur panggung. Negara, kata dia, memerlukan pejabat yang mampu menyelesaikan masalah sampai akar, bukan mempercantik kegagalan dengan konferensi pers.
“Saya bangga ketika Presiden membasmi transfer pricing. Saya bangga ketika Presiden membasmi underinvoicing dan menyatukan ekspor lewat satu pintu. Meskipun ada kekhawatiran korupsi baru, diorganisasi dalam korupsi satu pintu, tapi itu layak dicoba agar negara tidak kehilangan ribuan triliun setiap tahunnya,” kata Gus Lilur.
Namun menurutnya, semua kebijakan baik Presiden akan kehilangan kekuatan apabila dijalankan oleh pejabat yang bermasalah secara hukum, moral, dan integritas.
“Sekali lagi, saya rakyat Indonesia yang terdidik. Saya marah melihat pejabat hanya mempertontonkan selebrasi, tetapi tindakannya miskin nilai dan esensi,” ujarnya.
Gus Lilur menutup pernyataannya dengan seruan agar Presiden segera mengambil langkah tegas.
“Semoga Presiden segera mencopot dan mengganti Dirjen Bea Cukai dengan pengganti yang lebih punya patriotisme dan punya harga diri dalam membela kemuliaan Republik Indonesia. Republik ini terlalu mulia untuk dibantu oleh tangan yang kotor,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Sidang Blueray Cargo, Jaksa KPK Ungkap Dugaan Aliran Rp21 Miliar ke Djaka Budi Utama
-
KPK Selidiki Dugaan Perintangan Penyidikan Kasus Bea Cukai, Pendiri IAW Diperiksa
-
'Ada Bukti Transfer Uang'! Pengakuan Saksi dalam Kasus Suap Impor Bea Cukai
-
Danantara Sumberdaya Indonesia Urus Ekspor RI Tahun Depan, Bagaimana Nasib Bea Cukai?
-
Usut Gurita Suap Bea Cukai, KPK Periksa Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga