- Mahasiswa BEM UBK menggelar unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta, pada Senin (15/6/2026) untuk mengkritik pemerintahan Prabowo Subianto.
- Demonstran menyoroti dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional serta menilai program Makan Bergizi Gratis tidak memenuhi kebutuhan nyata masyarakat.
- Massa mengecam kebijakan Presiden yang sering kunjungan luar negeri dan membatasi ruang aspirasi mahasiswa di sekitar Istana Merdeka.
Suara.com - Mahasiswa yang tergabung dalam BEM Universitas Bung Karno (UBK) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).
Massa aksi membawa berbagai poster tuntutan dan melakukan orasi dari atas mobil komando untuk mengkritisi kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi sorotan utama para pengunjuk rasa yang menilai program tersebut jauh dari kebutuhan nyata masyarakat.
"Program Makan Bergizi Gratis, yang kenyataannya tidak sesuai buat tanah dan keinginan rakyat Indonesia," seru salah satu orator dari atas mobil komando.
Mahasiswa juga menyinggung adanya praktik korupsi yang menggerogoti BGN selaku lembaga pengelola program MBG.
"Ada korupsi besar-besaran di lembaga BGN," tegas orator tersebut di hadapan barisan massa aksi.
Di tengah kondisi ekonomi yang dinilai masih lemah, mahasiswa menyayangkan kebiasaan Presiden yang dianggap lebih sering melakukan kunjungan ke luar negeri ketimbang hadir untuk rakyatnya.
"Ia hanya enak-enak ke luar negeri yang katanya ingin negara kita berdaulat, tetapi kedaulatan itu kita masih mengemis," lanjutnya dengan nada tinggi.
Aksi ini berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. Massa tidak diizinkan mendekat ke Istana Merdeka. Menurut mereka, kebijakan tersebut merupakan bentuk pembungkaman demokrasi.
Baca Juga: Ricuh di DPR, Polisi Angkut Demonstran Cipayung Menggugat ke Dalam Gedung
"Kenapa aksi kita dibatasi di tempat ini yang seharusnya di Istana Merdeka, tapi ia takut kita mengganggu suatu kebijakannya dengan orang Jerman," kata sang orator merujuk pada kunjungan tamu negara.
Persoalan ekonomi, hukum, dan hak asasi manusia turut mengemuka sebagai narasi penutup yang menandai berakhirnya orasi pada hari itu.
"Ekonomi, politik, hukum, dan HAM kita dijajah," pungkasnya sebelum menutup orasi.
Berita Terkait
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Sikat Pendemo Berbenda Bahaya! Kapolda Metro: Personel Jangan Gerak Sendiri dan Dilarang Bawa Senpi
-
Tiyo Ardianto Ungkap Kronologi Dugaan Pemasangan Alat Pelacak, Sebut Sudah Diintai Sejak di Semarang
-
Pengamat Soroti Dominasi 'Geng Solo' di Kabinet Prabowo, Singgung Risiko Vacuum of Power
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga