Suster Sesilia Turun ke Jalan, Biarawati Ini Pasang Badan Dukung Demo Mahasiswa di DPR RI

Alokasi anggaran yang fantastis itu seharusnya bisa dikelola dengan lebih transparan dan efektif agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan, bukan sekadar menjadi proyek seremonial.

Kritik ini sejalan dengan kegelisahan mahasiswa yang menuntut akuntabilitas publik.

Suster Sesilia memandang bahwa kebijakan yang diambil pemerintah harus didasarkan pada kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar ambisi politik yang mengesampingkan efisiensi anggaran negara.

Soroti Nasib Masyarakat Merauke dan Dampak PSN

Meski sehari-hari bertugas di Jakarta, jangkauan perhatian Suster Sesilia melampaui batas-batas ibu kota.

Ia mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap kondisi masyarakat di ujung timur Indonesia, tepatnya di Merauke, Papua Selatan.

Wilayah tersebut kini tengah menjadi pusat perhatian akibat implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang masif.

Suster Sesilia mengaku prihatin dengan kehidupan masyarakat lokal Merauke yang terdampak PSN.

Ia melihat adanya ketimpangan yang nyata antara eksploitasi sumber daya alam dengan kesejahteraan penduduk asli setempat.

Baca Juga: BEM SI Nilai DPR Tak Pro Rakyat, Malah Fokus Bahas RUU Polri

Hal ini menjadi ironi besar di tengah klaim pembangunan yang terus didengungkan oleh pemerintah pusat.

"Kehidupan masyarakat tidak diperhatikan, bahkan mereka miskin di atas kekayaan mereka sendiri. Sementara orang lain menikmati hasil bumi mereka. Jadi saya prihatin dengan kehidupan mereka," tuturnya.

Menurutnya, pembangunan tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar masyarakat adat.

Ia menilai pemerintah sering kali terjebak pada angka-angka pertumbuhan ekonomi makro, namun melupakan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial bagi warga lokal yang tanahnya digunakan untuk kepentingan proyek negara.

Situasi di lapangan yang semakin dinamis membuat Suster Sesilia berharap agar pemerintah tidak menutup telinga terhadap gelombang protes yang terjadi.

Aksi mahasiswa di depan gedung parlemen ini seharusnya menjadi momentum bagi para pemangku kebijakan untuk bercermin dan melihat kembali efektivitas program-program yang telah diluncurkan.

Suster Sesilia menilai pemerintah harus bergerak membenahi program-program yang ada. Masyarakat lokal maupun perkotaan perlu diperhatikan secara seksama oleh pemerintah. Ia menekankan bahwa pembangunan yang inklusif harus menyentuh seluruh lapisan, tanpa terkecuali.

> "Dengan adanya aksi oleh mahasiswa, pemerintah perlu refleksi diri dan membenahi program-program yang ada supaya tepat sasaran dan menyentuh masyarakat lokal secara keseluruhan," katanya.

Selain isu di daerah terpencil, Suster Sesilia juga membawa suara dari kalangan pekerja di perkotaan. Ia bercerita bahwa dirinya kerap mendengar keluhan dari pegawai kantoran dan karyawan instansi pemerintah yang mengalami pemangkasan gaji. Fenomena ini menambah beban hidup masyarakat di tengah situasi ekonomi yang belum stabil. Para pekerja tersebut sering kali berada dalam posisi dilematis; mereka harus patuh jika tidak ingin dipecat, meskipun hak-hak ekonomi mereka terpangkas.

Kondisi ini dianggapnya sebagai potret nyata ketidakadilan di negeri yang memiliki sumber daya alam melimpah. Penekanan pada kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan kelompok atau proyek-proyek yang tidak mendesak.

"Karena Indonesia ini kan kaya. Masa Indonesia kaya tapi rakyatnya miskin? Menderita!" pungkasnya dengan tegas. (Reporter: Cornelius Juan Prawira)