- SEMA UGM menggeruduk forum diskusi bersama pejabat pemerintah di GIK UGM pada Senin malam, 15 Juni 2026.
- Mahasiswa memprotes kebijakan pemerintah serta jawaban pejabat yang dinilai tidak substansial atas berbagai persoalan rakyat saat ini.
- Aksi tersebut merupakan bentuk pengawalan mahasiswa terhadap pemerintahan agar menjalankan kekuasaan dengan adil sesuai nilai Pancasila.
Suara.com - Serikat Mahasiswa Gadjah Mada (SEMA UGM) membeberkan alasan di balik aksi penggerudukan forum diskusi yang menghadirkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Senin (15/6/2026) malam.
Bagi mahasiswa, persoalannya bukan sekadar forum diskusi. Mereka menilai para pejabat yang hadir tidak layak berbicara mengenai Pancasila ketika berbagai persoalan rakyat masih belum terselesaikan.
Ketua SEMA UGM, Mesa, menyebut aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap pemerintah yang dinilai masih membungkam suara rakyat, menganggap kritik sebagai gangguan, serta menjalankan berbagai program yang dianggap tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
"Mereka tidak layak membicarakan Pancasila selagi Indonesia masih membungkam suara rakyat, selama mereka menganggap kritik sebagai gangguan, selama mereka masih membuang-buang uang rakyat dengan program nirmanfaat, program MBG, Kopdes Merah Putih, dan banyak hal yang sekarang terjadi," kata Mesa.
Dalam pernyataannya, Mesa juga melontarkan kritik keras kepada Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.
Menurutnya, sosok yang dulu dianggap inspirasi gerakan mahasiswa kini justru berbalik arah.
"Budiman Sudjatmiko merupakan simbol pengkhianat. Dia dulunya adalah inspirasi, sekarang dia justru mengkhianati adik-adiknya, kami," tegasnya.
SEMA UGM menilai ketegangan yang terjadi dalam forum bukan muncul begitu saja. Menurut Mesa, gesekan antara mahasiswa dan para pejabat dipicu oleh jawaban-jawaban yang dianggap tidak menyentuh substansi persoalan yang ditanyakan mahasiswa.
Salah satu momen yang disorot adalah ketika mahasiswa mempertanyakan situasi di Papua. Alih-alih memberikan penjelasan terkait kebijakan pemerintah, mahasiswa mengaku justru diminta menjadi relawan.
Baca Juga: 'Suara Indonesia Penting!' Presiden Palestina Telepon Prabowo, Minta RI Terus Kawal Gaza
"Gesekan itu justru terjadi karena mereka banyak mengibul, mereka banyak berbohong. Mereka justru mengatakan kepada kami di depan UGM sana, jika ingin berbicara Papua, mari jadi volunteer. Bukan itu jawabannya. Mereka punya kekuasaan, mereka punya tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan itu, bukan kita sebagai rakyat," tuturnya.
Mesa juga menepis anggapan bahwa mahasiswa sengaja membuat keributan melalui aksi kejar-kejaran terhadap rombongan pejabat setelah forum berakhir. Menurutnya, situasi itu muncul karena para pejabat dianggap menghindari pertanyaan yang diajukan mahasiswa.
"Aksi kejar-kejaran itu sebetulnya karena mereka menghindar. Kami tidak akan mengejar-ngejar mereka seandainya mereka menjawab satu pertanyaan sederhana saya, apakah mereka merasa bersalah?" ucapnya.
Meski melontarkan kritik tajam, SEMA UGM menegaskan tidak menolak kehadiran pejabat negara di lingkungan kampus. Mereka menilai kampus tetap harus menjadi ruang terbuka bagi diskusi dan pertukaran gagasan.
Namun, Mesa mengingatkan bahwa forum akademik seharusnya tidak dijadikan ruang untuk menyampaikan data yang dianggap menyesatkan publik.
"Datanglah ke Universitas Gajah Mada, tapi jangan menggunakan atau membawa data-data yang direkayasa, yang dipilih-pilih supaya terlihat positif," ujarnya.
SEMA UGM memastikan gerakan mahasiswa akan terus berlangsung sebagai bagian dari upaya mengawal jalannya pemerintahan.
Menurut Mesa, mahasiswa memiliki tanggung jawab historis untuk terus mengingatkan penguasa agar menjalankan kekuasaan secara adil dan berpihak kepada rakyat.
"Kita harus tetap menggerakkan dan menjalankan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa yang merupakan suara, yang memiliki tanggung jawab dalam sejarah Indonesia untuk bersatu dengan masyarakat, untuk memainkan perannya, mengingatkan penguasa bahwa mereka itu bukan untuk berkuasa, tapi harus menjalankan pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, sesuai dengan Pancasila," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
Dipukul dan Dilempar Air saat Diskusi UGM Ricuh, Sudaryono: Kami Tidak Kabur, Malah Duduk di Aspal!
-
Diskusi di UGM Digeruduk Mahasiswa! Menteri Nusron dan Sudaryono Dievakuasi Mobil Patroli
-
Dua Kali Sehari! Modus Obat Batuk dan Kunciran Rambut Dipakai Selundupkan Narkoba ke Rutan Salemba
-
Your Jewelry, your story! Temukan Inspirasi Stacking Jewelry ala Shopee
-
'Suara Indonesia Penting!' Presiden Palestina Telepon Prabowo, Minta RI Terus Kawal Gaza
-
China Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran, Dukung Pembukaan Kembali Selat Hormuz
-
Wamentan Sudaryono Bantah Kabur saat Dialog di UGM, Sebut Keluar karena Alasan Keamanan
-
7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG
-
Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN
-
Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG