Era Jokowi 'Main Halus', Zaman Prabowo 'Lebih Keras': Pakar Kuliti Bedanya

Suara.com - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai terdapat perbedaan mendasar antara pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-8 Prabowo Subianto, terutama dari sisi infrastruktur ekonomi politik dan cara menjalankan kekuasaan.

Bivitri menyebut perbedaan pertama terlihat dari kelompok oligarki yang menjadi penopang kekuasaan masing-masing pemimpin.

"Kalau berbicara pembedanya dengan Prabowo, saya sih melihatnya dari dua hal pembedanya. Yang pertama adalah infrastruktur ekonomi politiknya. Teman-teman bisa lihat bahwa kelompok oligarki yang dipegang oleh Jokowi agak berbeda dengan yang dipegang oleh Prabowo," kata Bivitri dalam diskusi mengenai kondisi demokrasi dan ekonomi Indonesia, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Selain basis ekonomi politik, Bivitri menilai perbedaan lain terletak pada cara berpolitik yang dijalankan Prabowo. Menurut dia, pola tersebut bukan sesuatu yang baru dan dapat dipahami sebagai politik komando serta ekonomi komando.

"Yang kita bisa lihat juga cara berpolitiknya Prabowo, ini bukan baru, yang disebut dengan politik komando dan ekonomi komando," tuturnya.

Bivitri menjelaskan, pada era Jokowi pemerintah lebih banyak membangun apa yang disebutnya sebagai enabling environment melalui berbagai perangkat regulasi.

Ia mencontohkan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui jalur hukum, hingga pembangunan infrastruktur kebijakan yang berdampak pada melemahnya masyarakat sipil.

Sementara pada masa Prabowo, menurutnya, pendekatan yang digunakan lebih tegas melalui pola komando dalam politik maupun ekonomi.

"Di zaman Prabowo lebih keras dengan politik komando dan ekonomi komando itu," katanya.

Baca Juga: Prabowo Gelar Rapat di Hambalang, Terima Laporan soal Haji hingga Pendidikan

Bivitri menyebut salah satu ciri utama politik komando adalah penekanan pada kepatuhan terhadap instruksi dari pusat.

"Yang saya maknai dengan komando, misalnya ciri khasnya adalah kepatuhan. Banyaknya over kompetensi tadi salah satunya. Jadi semua harus patuh nih. Makanya gubernur, bupati, wali kota, semua harus retret. Jadi pokoknya semua harus patuh," ujarnya.

Ia juga menyoroti proses penyusunan kebijakan yang dinilainya minim penggunaan data dan ruang deliberasi.

"Yang kedua adalah tanpa data dan deliberasi. Jadi pembuatan kebijakan minim data," kata Bivitri.

Selain itu, ia menilai terdapat kecenderungan pelibatan militer yang semakin besar dalam berbagai sektor pemerintahan. Adanya kegiatan retret bagi jajaran kabinet dan setiap kepala daerah menjadi bukti dalam militerisme tersebut.