Sekolah Rakyat Siap Beroperasi, Kemensos Hadapi Krisis Tenaga Pendidik

Suara.com - Kementerian Sosial (Kemensos) mengakui masih menghadapi tantangan kekurangan tenaga kependidikan menjelang operasional penuh program Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2026/2027. Kondisi itu terjadi di tengah progres pembangunan 93 Sekolah Rakyat permanen yang telah mencapai 78,75 persen.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, penyelesaian pembangunan gedung bukan satu-satunya pekerjaan yang harus dituntaskan sebelum Sekolah Rakyat mulai beroperasi pada Juli mendatang.

"Gedung selesai bukan berarti sekolah siap. Bagaimana memindahkan siswa, menerima siswa baru, dan memastikan dukungan di tahap awal itu yang menentukan," ujar Gus Ipul dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen bersama 126 perwakilan pemerintah daerah dari 93 kabupaten/kota pemilik Sekolah Rakyat permanen di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Rabu (17/6/2026).

Secara nasional, pada tahun ajaran 2026/2027 akan beroperasi 178 Sekolah Rakyat yang terdiri atas 93 sekolah permanen, 77 sekolah rintisan 2025, dan delapan sekolah rintisan baru 2026.

Dari sisi kesiapan fisik, sebanyak 69 lokasi telah rampung dan 24 lokasi lainnya sudah dapat difungsikan. Namun, pemerintah masih membutuhkan dukungan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik pada masa transisi.

"Bisa jadi di tempat yang baru kita masih mengalami kekurangan tenaga kependidikan. Maka itu kita butuh bantuan dari daerah, guru-guru sementara untuk tahap awal ini," ujarnya.

Gus Ipul menegaskan, kolaborasi pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memastikan proses transisi dari sekolah rintisan menuju sekolah permanen berjalan lancar. Dukungan tersebut mencakup penetapan siswa, pembentukan tim transisi, penyediaan tenaga pengajar, hingga sosialisasi kepada masyarakat.

Menurut dia, masa transisi menjadi fase krusial yang membutuhkan koordinasi lintas sektor. Sebab, sebagian Sekolah Rakyat masih beroperasi di sekolah rintisan, sementara sebagian lainnya akan mulai menggunakan gedung permanen.

"Masing-masing ada yang masih tetap berada di sekolah rintisan, tapi ada sebagian lagi yang akan menggunakan gedung permanen. Untuk itu diperlukan kolaborasi dan koordinasi yang baik agar masa transisi ini bisa kita lalui dengan baik," kata Gus Ipul.

Baca Juga: Ancaman El Nino Berpotensi Picu Krisis Ekonomi, Pemerintah Diminta Waspada

Di sisi lain, antusiasme masyarakat terhadap program tersebut terus meningkat. Kemensos mencatat sebanyak 48.975 bakal calon siswa telah terjangkau program Sekolah Rakyat, melampaui kuota awal yang ditetapkan sebanyak 32.640 siswa.

Dari jumlah tersebut, mayoritas berasal dari kelompok masyarakat rentan, yakni 85,8 persen merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan 77,6 persen berasal dari kelompok desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebagian di antaranya bahkan merupakan anak-anak yang sebelumnya tidak pernah mengenyam pendidikan.

Untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai target, pemerintah telah menetapkan tujuh langkah percepatan menuju operasional Sekolah Rakyat pada 14 Juli 2026. Langkah tersebut meliputi penetapan siswa, sosialisasi kepada masyarakat, hingga mobilisasi guru dan siswa.