Kemensos-PKP Terjun ke Pasuruan untuk Cek Rumah Orangtua Siswa Sekolah Rakyat Tak Layak Huni

Suara.com - Kementerian Sosial bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengakselerasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk orangtua siswa Sekolah Rakyat.

Tahapan verifikasi faktual di lapangan terus dikebut agar renovasi dapat segera berjalan pada September mendatang.

Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 2 Balai P3KP Jawa 4 Firdiansyah Fatoni menjelaskan verifikasi faktual seperti yang dilakukan di Pasuruan hari ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

"Untuk Pasuruan sudah 11 titik usulan Kemensos yang lolos verifikasi faktual," ujarnya di Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (17/6/2026).

Dia menjelaskan, Kota dan Kabupaten Pasuruan mendapat kuota 225 titik sesuai usulan Kemensos. Sementara untuk Jawa Timur total usulan bedah rumah orangtua siswa Sekolah Rakyat berjumlah 1.837 titik.

Di Pasuruan tim bergerak ke empat lokasi untuk mengecek kondisi rumah orangtua siswa Sekolah Rakyat. Titik yang disambangi adalah rumah Lilik Qomariyah di Desa Bajangan; Jirilia di Jajar Kebon Desa Gondangwetan; Eko Musidi di Desa Tenggilisrejo Gondangwetan, dan Rahmat di Dusun Jajarkebon, Gondangwetan.

Bagi para keluarga penerima manfaat, program ini menghadirkan harapan baru. Rahmat, salah satu orangtua siswa Sekolah Rakyat, mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan pemerintah.

"Alhamdulillah, bersyukur ada perhatian dari pemerintah," tuturnya.

Verifikasi faktual di lapangan tak hanya mengecek kondisi bangunan serta sanitasi rumah tapi juga kelengkapan dokumen kepemilikan rumah.

Baca Juga: Bansos Aman! Gus Ipul Jamin Efisiensi Anggaran Tak Pangkas Bantuan Rakyat

Turut mendampingi kegiatan tersebut, Tenaga Ahli Menteri Sosial, Fajar WH. Dia menjelaskan bahwa saat ini terdapat tiga Sekolah Rakyat yang beroperasi di Pasuruan, yakni Sekolah Rakyat Terintegrasi 48 Kabupaten Pasuruan, SRMP 28 Kota Pasuruan, dan SRT 3 Pasuruan.

Menurutnya, pendekatan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga menyasar peningkatan kesejahteraan seluruh keluarga. Selain memperoleh akses pendidikan gratis dan berkualitas, orangtua siswa juga didorong mengikuti berbagai program pemberdayaan ekonomi agar mampu keluar dari jerat kemiskinan.

"Anaknya disekolahkan, orangtuanya diberdayakan, dan rumahnya yang tak layak huni direnovasi," katanya.

Secara nasional, pemerintah menargetkan renovasi 10.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini merupakan sinergi Kementerian Sosial dan Kementerian PKP untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan membedah rumah keluarga siswa agar lebih layak huni.

Selain tim PKP, turut hadir dalam kegiatan verifikasi lapangan para pendamping PKH, kepala sekolah, dan guru Sekolah Rakyat. ***