News / Nasional
Minggu, 21 Juni 2026 | 06:00 WIB
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan di Ruang Rapat Komisi XI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (15/6/2026). [Dok. Kemenkeu]
Baca 10 detik
  • Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, mengajak elite politik menjaga suasana nasional kondusif pada 21 Juni 2026.
  • Misbakhun menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik bertanggung jawab, sebagaimana terbukti dalam penegakan hukum program Makan Bergizi Gratis.
  • Elite politik diminta menunjukkan konsistensi sikap dan menghindari ambiguitas demi memberikan pendidikan demokrasi yang baik bagi masyarakat Indonesia.

Suara.com - Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, mengajak seluruh elite politik dan partai politik menjaga suasana kondusif di tengah dinamika nasional yang berkembang. Ia menekankan pentingnya kedewasaan, kejernihan, serta konsistensi sikap dalam merespons berbagai isu.

Menurut Misbakhun, elite politik sebaiknya menghindari narasi yang berpotensi memanaskan situasi. Ia menegaskan bahwa kritik dalam demokrasi tetap penting, namun harus disampaikan secara bertanggung jawab.

“Kritik itu penting dalam demokrasi agar pemerintah terus mendengar aspirasi masyarakat. Namun, dalam situasi bangsa yang menghadapi tekanan geopolitik, kritik sebaiknya disampaikan dengan penuh tanggung jawab, bukan dengan cara yang membuat keadaan makin panas,” ujarnya, Minggu (21/6/2026).

Misbakhun juga menilai pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik publik. Ia mencontohkan penanganan dugaan penyelewengan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bukti respons pemerintah terhadap masukan masyarakat.

“Pemerintah mendengarkan banyak kritik dan masukan, buktinya MBG dilakukan upaya penegakan hukum,” kata dia.

Secara khusus, Misbakhun menyoroti kritik dari sejumlah elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ia mengaku menghormati kritik tersebut, namun menyayangkan minimnya substansi dan solusi yang ditawarkan.

“PDI Perjuangan pernah memiliki pengalaman panjang dalam mengoperasionalkan pemerintahan. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan semestinya lebih matang, proporsional, dan solutif,” ujarnya.

Lebih lanjut, Misbakhun menyinggung sikap politik yang dinilai ambigu. Ia menegaskan bahwa partai politik seharusnya memiliki posisi yang jelas, tidak memainkan “dua kaki” antara mendukung dan mengkritik pemerintah.

“Posisi politik dua kaki itu tidak elegan. Tidak elok jika ikut menikmati apresiasi saat kebijakan berhasil, tetapi langsung mengambil jarak ketika menghadapi kebijakan sulit,” tegasnya.

Baca Juga: Benarkah Demo Mahasiswa Ditunggangi? Ini Alasan Mengapa PDIP Dicurigai

Sebagai legislator yang memimpin Komisi XI DPR, Misbakhun menilai konsistensi sikap politik merupakan bagian dari pendidikan demokrasi bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa publik membutuhkan kejelasan, bukan sikap yang berubah-ubah mengikuti situasi.

“Silakan berbeda pandangan dan memberi kritik, tetapi jangan sampai publik menangkap kesan adanya ambiguitas. Konsistensi jauh lebih mendidik bagi rakyat,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Misbakhun mengajak seluruh kekuatan politik untuk mengedepankan kerja bersama dalam menghadapi tantangan bangsa. Ia menilai persoalan nasional tidak bisa diselesaikan dengan saling menyalahkan.

“Mari kita bersama-sama mendinginkan suasana. Tugas elite politik adalah memberi keteladanan, menghadirkan solusi, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik sesaat,” pungkasnya.

Load More