Qodari Tolak Negosiasi Program MBG, Pengamat Nilai Bisa Picu Protes Publik Lebih Besar

Suara.com - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ridho Al-Hamdi, menilai pernyataan Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Muhammad Qodari yang menyebut tidak ada ruang negosiasi untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi memicu gelombang protes yang lebih besar di masyarakat.

"Iya sangat mungkin akan terjadi protes yang lebih besar di kalangan publik, kan? Pasti," kata Ridho saat dihubungi, Suara.com, Senin (22/6/2026).

Menurut Ridho, sikap yang menutup ruang dialog terhadap sebuah kebijakan publik justru dapat meningkatkan kekecewaan masyarakat. 

Terlebih, MBG merupakan program yang menggunakan anggaran negara. Sehingga publik berhak mengawasi, mengkritik, bahkan menggugat pelaksanaannya.

Ia menegaskan bahwa kebijakan publik tidak bisa diposisikan sebagai sesuatu yang kebal terhadap kritik hanya karena menjadi janji politik presiden. Sebab, dana yang digunakan untuk menjalankan program tersebut berasal dari uang rakyat dan sumber daya alam milik negara.

"Karena ini urusan publik, maka sah-sah saja rakyat untuk melakukan tuntutan, bahkan bisa meminta untuk membatalkan," tegasnya.

Pernyataan dari Qodari yang tidak memberikan ruang negosiasi menunjukkan praktik pemerintahan yang tidak menghargai pendapat masyarakat. Menurut dia, pemerintah semestinya membuka ruang diskusi dan menerima masukan dari berbagai kelompok yang mengkritisi program MBG.

"Ini menjadi cermin pemerintahan Prabowo ini pemerintahan yang otoriter, pemerintahan yang tidak demokratis dan tidak menghargai pendapat rakyat," ujarnya.

Ia turut mengkritik peran Bakom yang seharusnya berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Namun, respons yang muncul justru terkesan defensif dan menutup ruang demokrasi.

Baca Juga: Ketum TMI Klaim Program MBG Bikin Anak Sekolah Lebih Percaya Diri, Bentuk Satgas Awasi SPPG

"Bakom itu bukan jadi badan komunikasi yang baik, gitu ya, tapi malah menjadi badan buzzer, buzzer pemerintah... tidak ada ruang demokrasi dan ini menjadi anti-demokrasi karena tidak ada ruang negosiasi," ucapnya.

Lebih lanjut, Ridho meminta pemerintah memanfaatkan berbagai kritik dan hasil riset mengenai MBG sebagai bahan evaluasi. 

Jika pemerintah tetap menjalankan program tersebut, maka mekanisme pelaksanaannya perlu dibenahi. Termasuk dengan melibatkan para ahli dan kelompok yang selama ini memberikan masukan

"Jangan semuanya karena melibatkan partai politik, melibatkan TNI, kemudian tidak ada ruang negosiasi. Ini yang salah dari kebijakannya Prabowo," tandasnya.

"Kalaupun tidak ada ruang negosiasi, ya tolong dong diperbaiki mekanisme pelaksanaan MBG karena memang dari berbagai riset, dari berbagai kritik data yang diberikan, MBG ini tidak ada yang beres sama sekali pelaksanaannya," imbuhnya.