Respon Cepat Aduan, Kemnaker Pastikan Aturan Outsourcing 2026 Bakal Direvisi

Suara.com - Komitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja langsung ditunjukkan oleh jajaran pemerintahan baru. Hanya berselang beberapa hari setelah resmi dilantik, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, langsung bergerak cepat melakukan koordinasi strategis dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, guna membahas penataan sistem alih daya (outsourcing) serta perlindungan tenaga kerja.

Pertemuan produktif tersebut dikonfirmasi langsung oleh Afriansyah Noor. Ia mengungkapkan bahwa dalam diskusi yang berlangsung hangat selama lebih dari satu jam pada tanggal 11 Juni tersebut, kedua belah pihak secara intensif membedah sejumlah isu krusial.

Selain penataan batas pekerjaan alih daya, pertemuan ini juga membahas perlindungan kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol), termasuk batas maksimal potongan komisi oleh pihak aplikator.

"Kita bertemu tanggal 11 Juni, kita berdiskusi hampir lebih kurang satu jam lebih," ujar Afriansyah Noor dengan nada optimistis dalam sebuah tayangan podcast bersama Suara.com.

Secara spesifik, dialog ini mengulas implementasi dua regulasi penting, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya serta Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

"Soal transportasi atau pekerja ojol kita diskusi dan kita juga akan berkomunikasi aktif, berdiskusi aktif untuk membantu agar regulasi ini bisa diterima semua pihak, baik pihak pengusaha atau manajemen perusahaan maupun pihak serikat pekerja dan serikat buruh," tambah Afriansyah.

Afriansyah mengapresiasi kehadiran Said Iqbal di jajaran penasihat kepresidenan. Berbekal rekam jejak dan pengalaman panjang Said di dunia ketenagakerjaan, pemerintah optimistis berbagai tantangan terkait regulasi alih daya dapat diselesaikan dengan baik.

Menanggapi adanya masukan dan komplain dari serikat pekerja terhadap Permenaker Nomor 7 Tahun 2026, Afriansyah menjelaskan bahwa aturan tersebut sebenarnya telah melalui proses panjang di Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan buruh.

Namun, demi mengakomodasi seluruh aspirasi dan menciptakan harmoni, Kemenaker dengan tangan terbuka kembali mengundang LKS Tripartit Nasional untuk duduk bersama melakukan penyempurnaan.

Baca Juga: Menaker Paparkan Program Prabowo terkait Tenaga Kerja di Konferensi Perburuhan Internasional

"Kami dari Kementerian bertemu kembali, mengundang LKS Tripnas untuk kita duduk bersama agar supaya apa-apa yang nanti diputuskan tidak lagi menjadi komplain banyak pihak," jelas Wamenaker, menandaskan bahwa proses revisi saat ini tengah berjalan secara demokratis.

Iklim positif ini diharapkan semakin kuat seiring adanya inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan perubahan komprehensif pada Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Pemerintah berharap momentum ini dapat dimanfaatkan oleh semua pemangku kepentingan untuk memberikan masukan konstruktif sehingga melahirkan produk hukum yang berkeadilan.

Arahan Tegas Presiden Prabowo untuk Perlindungan Tenaga Kerja

Di sisi lain, Said Iqbal mengungkapkan bahwa langkah cepatnya ini merupakan pengejawantahan langsung dari visi Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Negara memberikan atensi dan kepedulian yang sangat besar terhadap nasib para pekerja alih daya di tanah air, sehingga menginstruksikan adanya revisi pada Permenaker Nomor 7 Tahun 2026.