- Menteri HAM Natalius Pigai meminta para pakar menilai kebijakan pemerintah secara objektif.
- Pernyataan tersebut merespons sentilan Presiden Prabowo terhadap kelompok yang membungkam kebenaran di media sosial.
- Pigai menegaskan bahwa kritik diperbolehkan asalkan tetap mengakui berbagai capaian program yang dirasakan masyarakat.
Suara.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, meminta para pakar dan pengamat untuk lebih objektif dalam menilai setiap kebijakan pemerintah.
Pigai menekankan bahwa kritik terhadap kekurangan pemerintah memang tetap diperlukan, namun jangan sampai mengabaikan capaian serta manfaat program yang dirasakan masyarakat.
Pigai menegaskan, masukan dan evaluasi tajam atas pelaksanaan kebijakan merupakan hal yang sah dalam demokrasi. Namun, penilaian yang adil dan berimbang sangat penting agar publik mendapatkan gambaran informasi secara utuh.
"Jadi, para pakar itu jangan meniadakan kebaikan-kebaikan pemerintah. Harus juga mengucapkan kebaikan-kebaikan pemerintah. Baru kalau ada sisi manajemen yang kurang, dikritisi, tidak masalah," ujar Pigai di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Bahkan, Pigai mengaku tidak keberatan jika kritik tersebut berujung pada tuntutan mundur terhadap pejabat publik—termasuk dirinya—selama penilaian objektif tetap diutamakan.
"Sampai disuruh menterinya turun, tidak apa-apa. Saya disuruh turun juga tidak masalah. Tapi tolong dinilai, kebaikan-kebaikan itu harus dikedepankan. Itulah yang namanya pakar yang objektif," katanya.
Respons Sentilan Prabowo dan Mahfud MD
Pernyataan ini dilontarkan Pigai saat merespons riak tanggapan antara Mantan Menko Polhukam Mahfud MD dan Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, dalam pidato HUT Ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9), Presiden Prabowo menyentil kelompok pakar yang dinilainya kerap melontarkan fitnah. Prabowo mengingatkan pentingnya kejujuran intelektual hingga mengeluarkan celotehan tajam, "saking pintarnya jadi goblok".
- Baca Juga
- Prabowo Minta Segera Tuntaskan IEU-CEPA
Merespons sentilan tersebut, Mahfud MD mengakui memang ada pakar atau profesor yang tidak memenuhi standar kepakaran.
Meski demikian, Mahfud menambahkan bahwa seorang presiden atau pejabat negara pun tidak luput dari kekurangan serupa, tanpa menyebut nama spesifik.
Meluruskan polemik tersebut, Pigai meminta publik tidak menggeneralisasi bahwa kritik Presiden Prabowo ditujukan kepada seluruh akademisi atau pakar.
Menurutnya, sindiran keras Prabowo sebenarnya menyasar kelompok yang bermain di ranah pasca-kebenaran (post-truth).
"Ini hanya 'post-truth' aja yang Pak Prabowo bilang. Tidak semua, ya. 'Post-truth', ya. 'Post-truth' itu kan orang yang ramai-ramai membungkam kebenaran, orang yang ramai-ramai mematikan kebenaran, orang yang tidak mau mengakui kebenaran, tapi dia munculkan atau dia menciptakan kebohongan," ujar Pigai.
Ia menambahkan, kelompok post-truth ini aktif membentuk narasi yang sengaja menutup mata dari kenyataan serta berekosistem di media sosial.