Program Imunisasi Nasional Kekurangan Dana Rp 1 Triliun Akibat Pemotongan Anggaran

Suara.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan adanya kendala anggaran dalam menjalankan program imunisasi nasional. 

Dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026), Budi menyebut anggaran imunisasi untuk tahun 2026 mengalami kekurangan sebesar Rp1 triliun akibat adanya pemotongan. 

"Untuk 2026 ini karena kita dipotong, dipotong itu termasuk anggaran imunisasi, anggaran vaksinasi. Vaksinnya saja kita kurang, kita kekurangan sekitar 1 triliun," ujar Budi. 

Ia menjelaskan, bahwa kekurangan ini tidak hanya terjadi di tahun 2026. Berdasarkan peta jalan (roadmap) hingga tahun 2029, Kemenkes mencatat adanya celah anggaran (gap) sebesar Rp4,91 triliun untuk memenuhi kebutuhan imunisasi rutin yang disesuaikan dengan jumlah kelahiran bayi di Indonesia. 

"Kita sudah punya rencana sampai 2029 sebenarnya, kita sudah kasih juga ke Kementerian Keuangan dan Bappenas. Ini rencana program imunisasi kita. Jadi masih ada gap sekitar 4,91 triliun sampai 2029," tambahnya. 

Terkait kekurangan anggaran tahun 2026, Menkes menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal Kemenkes saat ini tengah berupaya mengajukan tambahan anggaran melalui Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. 

Di tengah persoalan anggaran tersebut, Menkes memaparkan tiga strategi utama untuk memperkuat sistem imunisasi nasional. 

Pertama, penyelesaian infrastruktur layanan imunisasi, khususnya ketersediaan alat pendingin (cold chain) yang ditargetkan mencapai 100 persen dalam dua tahun ke depan. 

"Seratus persen kebutuhan cold chain itu harus ada dan itu setiap tahun harus di-review," tegasnya. 

Baca Juga: Menkes Budi: Sektor Kesehatan Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Kedua, pengawalan ketat terhadap siklus penyediaan vaksin, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, distribusi, hingga sampai ke masyarakat. Ketiga, penguatan edukasi kepada masyarakat secara lebih serius. 

Budi menyoroti tren negatif munculnya kelompok anti-vaksin yang belakangan ini dinilai semakin meningkat. Hal ini membuat edukasi menjadi pilar yang sangat penting dalam strategi nasional. 

"Strategi mengenai edukasinya ini kita harus lebih serius, karena tidak tahu kenapa banyak orang-orang yang sekarang anti-vaksin. Jadi, edukasi ini menjadi makin meningkat (urgensinya)," pungkasnya.