Menang Lawan Bank Mega, Derek Prabu Maras Incar Transparansi Aset Triliunan yang Raib

Tragisnya, setelah menyerahkan aset pribadinya demi menyelamatkan perusahaan, Derek justru didepak dari kepengurusan PT Lekom Maras dan PT Ratu Prabu Energi TBK.

Pemecatan ini dinilai cacat hukum karena tidak melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sah sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Beliau sudah menolong PT Lekom Maras untuk menyelamatkan perusahaan akan tetapi apa yang dilakukan oleh PT Lekom Maras? Beliau dipecat tanpa undangan RUPS tanpa kesempatan untuk membela diri dan yang paling parahnya Ratu Prabu Energi TBK adalah perusahaan publik dan ketika pemecatan itu dilakukan harus dilakukan oleh notaris yang terdaftar di OJK tapi apa yang dilakukan oleh PT Lekom Maras? Memecat Derek Prabu Maras dilakukan oleh notaris yang tidak terdaftar di OJK dan Pak Derek tidak dibayar gajinya, dipecat, asetnya diambil jadi kami menuntut keadilan yang seadil-adilnya," beber Yuli lagi.

Menghadapi rentetan kejanggalan ini, tim kuasa hukum yang terdiri dari Yuli Hutagaol, Perry Cornelius Sitohang, Yaohan Putera, dan rekan sejawat lainnya, mengambil langkah agresif.

Mereka telah melayangkan 8 Laporan Polisi (LP) terkait dugaan pemalsuan dokumen, termasuk surat pernyataan pinjam nama (nominee) yang muncul dalam perkara sebelumnya.

Yuli Hutagaol juga memberikan peringatan keras kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan. Ia meminta instansi tersebut untuk transparan dan berani membuka warkah atau berkas asal-usul 38 SHM milik kliennya di persidangan mendatang.

"Saya juga mohon kepada BPN Jakarta Selatan agar hadir di dalam perkara 549/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Sel. PN Jakarta Selatan karena ini SHM milik pribadinya Derek Prabu Maras saat itu BPN di dalam perkara kami yang sebelumnya di 1002 tersebut BPN tidak hadir. BPN nya ngumpet jadi saya mohon kepada BPN Jakarta Selatan untuk hadir dan membuka warkah 38 SHM milik Derek Prabu Maras," ujar dia.

Langkah hukum ini diharapkan mendapat pengawasan ketat dari Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA).

Tujuannya, agar persidangan perkara nomor 549 dan 551 di PN Jakarta Selatan berjalan objektif tanpa intervensi pihak manapun.

Baca Juga: Negara Tegaskan Hak atas Lahan Eks Hotel Sultan: Kami Punya Akta yang Asli

"Keadilan mungkin datangnya terlambat, tapi keadilan tidak pernah salah alamat. Dan langkah pertama ini kita menang. Dan kami berharap langkah-langkah kedepannya mendapatkan titik baik. Dan semoga Tuhan menolong kami," pungkas Yuli Hutagaol.