Perempuan Didorong Jadi Aktor Utama Ekonomi Restoratif, Tak Lagi Sekadar Penerima Manfaat

Suara.com - Pengembangan ekosistem ekonomi restoratif di Indonesia dinilai tak akan berhasil tanpa kolaborasi lintas sektor dan kebijakan yang benar-benar menempatkan perempuan sebagai aktor utama pembangunan. Pesan itu mengemuka dalam Kunstkring Dialogue: Forum Ekonomi Restoratif yang berlangsung di Jakarta pada 24–26 Juni 2026.

Komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, pelaku usaha, akademisi, hingga komunitas lokal disebut menjadi fondasi penting untuk memperkuat ekonomi restoratif yang inklusif dan berkelanjutan.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan menilai pemberdayaan perempuan tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu kementerian saja.

"Kalau upaya yang dilakukan terpecah-pecah, tujuan memberdayakan perempuan tidak akan pernah tercapai. Kewenangan Kementerian PPPA terbatas, sehingga diperlukan dukungan dari kementerian lain untuk mendorong ekonomi restoratif," kata Veronica.

Senada, Direktur Program Yayasan Penabulu Rini D. Nasution mengatakan penguatan ekosistem masyarakat sipil menjadi langkah penting agar perempuan memiliki peran lebih besar sebagai pemimpin lokal, pemegang hak, pengelola aset produktif, sekaligus agen perubahan di komunitasnya.

Forum tersebut juga menghasilkan rekomendasi agar pemerintah menyusun kebijakan yang menempatkan perempuan bukan sekadar penerima manfaat, melainkan sebagai subjek utama pembangunan.

Veronica mengungkapkan sekitar 80 persen pelaku UMKM di Indonesia merupakan perempuan. Namun, kelompok ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap kesejahteraan, layanan dasar, pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan sumber daya alam.

"Kalau ingin mewujudkan Indonesia Emas, perempuan harus mendapat akses yang setara. Mereka bukan hanya penerima manfaat, tetapi subjek perubahan," ujarnya.

Hal serupa disampaikan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa. Menurutnya, perempuan memegang peran sentral dalam pengembangan pariwisata restoratif, terutama di tingkat desa.

Baca Juga: Pelaksaanaan Sensus Ekonomi 2026 di Berbagai Daerah

"Perempuan adalah jantung pariwisata restoratif. Mereka menjadi pusat pelestarian lingkungan sekaligus penggerak ekonomi keluarga," katanya.

Untuk mendukung pemberdayaan perempuan, pemerintah telah menjalankan sejumlah program seperti Kebun Pangan Perempuan (KPP), pengembangan agroforestri bambu, hingga Perhutanan Sosial Khusus Perempuan di Nusa Tenggara Timur. Program-program tersebut berfokus pada pelestarian lingkungan, ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan keluarga, sekaligus mendukung penurunan angka stunting dan kemiskinan.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengatakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi perempuan adalah beban kerja domestik yang kerap menghambat pengembangan usaha. Karena itu, pemerintah daerah bersama Kementerian Kehutanan tengah mendorong penyediaan lahan produksi melalui skema perhutanan sosial untuk kelompok perempuan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Catur Endah Prasetiani menjelaskan program perhutanan sosial dirancang untuk mengatasi ketimpangan akses terhadap lahan, modal, dan pasar. Ia mencontohkan, di Nusa Tenggara Timur pemerintah telah menerbitkan izin perhutanan sosial seluas 648 hektare bagi 335 orang, di mana 310 di antaranya merupakan perempuan.

Ketua Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL) Monica Tanuhandaru mengatakan Kunstkring Dialogue digagas bersama Penabulu-Oxfam sebagai ruang bertemunya pembuat kebijakan, akademisi, pelaku usaha, masyarakat adat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen membangun ekonomi restoratif yang berpihak pada perempuan.

Forum ini menjadi bagian dari pameran Weaving Wonders: Tenun, Pangan, Energi, dan Perempuan—Dari Warisan ke Kekuatan Ekonomi, yang digelar Yayasan Uma Nusantara di Tugu Kunstkring Palais, Jakarta. Acara tersebut menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah, akademisi, pengusaha, perwakilan masyarakat adat, hingga inovator muda yang bergerak di bidang ekonomi restoratif.