-
Iran menolak keras proposal Prancis untuk membersihkan ranjau di kawasan strategis Selat Hormuz.
-
Operasi pembersihan jalur pelayaran minyak tersebut diklaim sepenuhnya menjadi hak kedaulatan wilayah Iran.
-
Konflik di Selat Hormuz terus membayangi kestabilan pasokan energi dan ekonomi dunia saat ini.
Suara.com - Iran secara resmi memblokir rencana intervensi Prancis untuk membersihkan ranjau di kawasan Selat Hormuz.
Langkah tegas ini diambil demi menjaga kedaulatan penuh pertahanan maritim di jalur pelayaran strategis dunia.
Penolakan ini menjadi sinyal kuat bahwa Iran tidak akan membiarkan kekuatan luar mengontrol logistik energi global.
Posisi geopolitik Selat Hormuz yang sangat vital kini berada di bawah pengawasan ketat militer Teheran.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menegaskan otoritas tunggal negaranya dalam mengamankan jalur perairan tersebut.
Berdasarkan kesepakatan internasional, operasi pembersihan ranjau di koridor laut strategis dipastikan berjalan tanpa keterlibatan asing.
Ia mengatakan bahwa pengaturan paralel atau keterlibatan asing dalam operasi pembersihan ranjau tidak akan diizinkan, menekankan bahwa kondisi saat ini di selat tersebut masih “sensitif dan kompleks.”
Pernyataan ini merespons manuver diplomatik Paris yang mencoba masuk ke wilayah sensitif Timur Tengah.
“Kami menyarankan Prancis untuk tidak memperumit situasi dengan provokasinya,” kata Gharibabadi di platform media sosial X.
Baca Juga: Media Iran Terang-terangan Sebut Teheran Tak Punya Pilihan Perlu Bangun Senjata Nuklir
Ketegangan mencuat setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana kerja sama maritim bersama Kesultanan Oman.
Paris berargumen bahwa pembersihan ranjau laut sangat mendesak untuk menjamin kebebasan navigasi internasional.
Namun Teheran menilai tindakan sepihak tersebut melanggar hukum laut yang berlaku di kawasan itu.
Sengketa ini memperpanjang daftar perselisihan diplomatik antara Iran dengan negara-negara blok Barat.
Iran memegang kendali penuh operasional Selat Hormuz mengacu pada Pasal 5 MoU Islamabad.
Kesepakatan daring yang diteken Teheran dan Washington pada Juni lalu mengatur pemulihan transit maritim berkala.
Berita Terkait
Terpopuler
- Demi Ketenangan Almarhum, Orang Tua Affan Kurniawan Mohon Tak Ada Peringatan Setahun Kematian
- Masuk Desil 10 Padahal Penghasilan Pas-pasan? Jangan Panik, Ini Arti dan Penjelasan Resminya
- 12 Ikan Hias Pembawa Keberuntungan Menurut Feng Shui, Cocok untuk Akuarium di Rumah
- Jelang FIFA ASEAN Cup 2026, Kevin Diks Tegas Sistem Empat Bek Lebih Cocok
- Mau Terlihat Lebih Muda? Ini 5 Pilihan Warna Lipstik yang Bisa Dicoba
Pilihan
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
-
Info Terbaru Gempa NTT: 15 Warga Manggarai Tewas, 280 Bangunan Jadi Puing
-
5 Bandara Rusak Diguncang Gempa NTT, Landasan Pacu Sampai Retak
-
Pesona Masjid Pancasila Kediri: Sederhana di Luar, Bikin Pangling di Dalam
Terkini
-
Homeless Media, Instrumen Penting Bantu Suarakan Isu Lingkungan Dekat Masyarakat
-
Rumah Eks Menkominfo Johnny G Plate Ambruk, Korban Tewas Gempa NTT 47 Orang
-
BRI KKB Expo 2026 Sambangi 131 Cabang, Mobil Impian Siap Dibawa Pulang
-
Berburu Mobil Impian di BRI KKB Expo 2026, Digelar di 131 Cabang
-
Arsip Angin dan Janji yang Tertunda
-
Mobil Impian Makin Dekat, BRI KKB Expo 2026 Hadir di 131 Cabang
-
Promo HUT Ke-81 RI dari BRI, Nikmati Penawaran Menarik untuk Kuliner, Travel, dan Hiburan
-
Bendera Bintang Bulan Berkibar, Aksi Hari Damai Aceh Kisruh, TNI Dikeroyok
-
Perkembangan AI Tak Bisa Dihindari, Wakil Ketua DPRD Jateng: Harus Adaptif, Jangan Takut Perubahan!
-
BRI KKB Expo 2026, Kesempatan Baru Miliki Mobil Impian