2.596 Warga Klaten Dientaskan dari Kemiskinan, Siap Hidup Mandiri

Suara.com - Sebanyak 2.596 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Klaten resmi keluar dari data kemiskinan. Sebab, mereka berhasil meningkatkan kesejahteraannya dan siap hidup mandiri.

Hal itu ditandai dengan acara wisuda graduasi mandiri di Graha Bung Karno, Kabupaten Klaten, Selasa, 30 Juni 2026.

Sebagai informasi, pada Tahap I Tahun 2026, terdapat 54.555 Keluarga Penerima Manfaat PKH di Kabupaten Klaten. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.596 keluarga berhasil graduasi karena telah meningkat kesejahteraannya.

Rinciannya adalah sebanyak 992 keluarga memilih graduasi mandiri karena menyatakan sudah mampu dan tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah, dan sebanyak 1.604 keluarga berhasil graduasi setelah memperoleh Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).

Salah satu dari ribuan KPM PKH yang menjalani wisuda graduasi mandiri itu adalah Sri Giatmi. Warga Desa Bero, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, tersebut ikut graduasi mandiri setelah merasa sudah mampu dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia berharap lebih banyak lagi masyarakat yang ikut KPM PKH segera wisuda graduasi.

"Graduasi ini bagi kita yang sudah mampu, kalau belum cukup ya belum berani untuk graduasi. Cukup nggak cukup kan kita sendiri yang merasakan, kalau saya sendiri alhamdulilah sudah merasa cukup karena sudah dibantu oleh pemerintah sampai sekarang. Sekarang saya sudah mensyukuri apa yang saya lakukan dari berdagang itu, hasil dari keluarga bisa cukup untuk kebutuhan sehari-hari," ujar Sri Giatmi yang sekarang berjualan jamu keliling.

Ia kemudian menceritakan bahwa ikut KPM PKH sejak tahun 2013. Saat itu kondisi keluarganya sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk membelikan jajan anak saja susah.

Setelah dapat PKH, ia memperoleh bantuan biaya sekolah untuk anak, kebutuhan anak dan keluarga juga dapat dipenuhi termasuk gizi.

Bahkan, Sri Giatmi masih bisa menyisihkan uang PKH untuk dijadikan modal usaha seperti membeli alat bahan dan peralatan. Hingga akhirnya sekarang ia mendapatkan pemasukan yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Baca Juga: Jawa Tengah Siapkan 1.000 Desa Wisata sebagai Motor Ekonomi 2027

Tak hanya itu, anak pertamanya sekarang juga sudah bekerja di pabrik dengan penghasilan tetap serta anak keduanya sudah kelas 3 SMP.

"Buat teman-teman semua yang sudah merasa cukup, mari kita memberanikan diri untuk graduasi mandiri, karena yang lebih membutuhkan dari kita itu banyak sekali," tutur ibu dua anak tersebut.

Selain graduasi mandiri, acara yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, dan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo tersebut juga ada penyaluran bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) dari Kementerian Sosial. Nilai bantuan modal usaha dari Kementerian Sosial itu bisa sampai Rp5 juta per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Alhamdulillah saya dapat bantuan peralatan untuk jualan bakso. Usaha sudah berjalan enam bulan. Saya juga sudah graduasi. Program ini bisa mengembangkan usaha kami. Semoga perekonomian kami sekeluarga bisa berjalan lancar, jualan tetap jalan," ujar penerima manfaat, Tri Suwiyem, warga Klaten Tengah, Kabupaten Klaten.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada 2.596 KPM PKH yang sudah graduasi. Artinya, ribuan keluarga tersebut sudah dapat berdiri di kakinya sendiri tanpa menerima bantuan sosial dari pemerintah. Ia berharap semangat dari mereka yang sudah graduasi bisa ditularkan kepada masyarakat lainnya.

"Jadi graduasi ini tidak hanya di Klaten, ada juga di Kendal, kemudian ada di Brebes. Mereka sudah bisa berdiri sendiri, sehingga tidak memerlukan bantuan sosial lagi. Mereka sudah terangkat dari miskin, menjadi berdiri sendiri,” kata dia.

Ia menyampaikan, upaya memerangi kemiskinan harus dilakukan secara bersama-sama. Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan instansi terkait lainnya termasuk perusahaan-perusahaan sangat penting. Hal itu dibuktikan dengan penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah dari 9,58% menjadi 9,39% pada tahun 2025 lalu.

"Kolaborasi ini penting untuk mengeroyok masyarakat miskin dan miskin ekstrem agar bisa kita graduasi," katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Menurut dia, Gubernur Ahmad Luthfi dan para bupati telah bekerja keras untuk mengentaskan kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem. Keterbukaan data masyarakat miskin di tiap daerah penting agar intervensi yang dilakukan secara bersama-sama dapat dilakukan dengan tepat.