News / Nasional
Selasa, 30 Juni 2026 | 18:53 WIB
Presiden Prabowo Subianto (Instagram/kemensetneg.ri)
Baca 10 detik
  • Aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil berunjuk rasa di berbagai kota besar Indonesia menuntut evaluasi kebijakan pemerintah Presiden Prabowo.
  • Demonstran menuntut peninjauan ulang program Makan Bergizi Gratis, penurunan harga kebutuhan pokok, serta penolakan keras revisi Undang-Undang TNI.
  • Pemerintah dikritik lamban merespons keresahan publik sehingga memicu krisis kepercayaan serta potensi ketegangan sosial yang semakin meluas.

Ketidakmampuan pemerintah dalam mengomunikasikan kebijakan dan meredam keresahan publik dinilai telah memperburuk krisis kepercayaan.

"Gelombang protes ini bukan sekadar ekspresi ketidakpuasan sesaat. Ia mencerminkan defisit kepercayaan publik yang struktural terhadap institusi negara. Bagi pembuat kebijakan lokal maupun nasional, aksi ini merupakan sinyal kuat bahwa komunikasi kebijakan perlu diperbaiki secara mendasar," lanjut Tendry.

Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu membangun mekanisme dialog yang lebih inklusif dan responsif, bukan hanya merespons secara reaktif setelah demonstrasi membesar.

Transparansi dalam penganggaran program prioritas dan keterbukaan terhadap evaluasi publik merupakan langkah minimal yang diharapkan.

Ketiadaan respons yang cepat dan terukur berisiko mengubah aksi damai menjadi ketegangan sosial yang lebih luas dan lebih sulit dikendalikan.

Load More