Dapat Kado Keranda Mayat dari BEM UI, Kapolri Akui Polri Belum Sempurna dan Butuh Kritik

Suara.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengakui institusi Polri yang kini genap berusia 80 tahun masih jauh dari kata sempurna.

Di tengah derasnya kritik terhadap kepolisian pada peringatan Hari Bhayangkara, Listyo menegaskan seluruh masukan dari masyarakat akan dijadikan bahan evaluasi untuk berbenah.

Dalam amanatnya pada peringatan HUT ke-80 Bhayangkara di Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Rabu (1/7/2026), Listyo menggambarkan perjalanan Polri dengan sebuah peribahasa.

"Sebagaimana peribahasa 'tidak ada gading yang tak retak', begitupun perjalanan pengabdian Polri yang belum sepenuhnya sempurna," ucap Listyo.

Kapolri menegaskan kesadaran atas berbagai kekurangan itu menjadi alasan bagi Polri untuk terus melakukan pembenahan.

Menurutnya, kritik bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan menjadi pengingat agar institusi kepolisian terus berubah ke arah yang lebih baik.

"Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah, setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan darma bakti kami demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat," katanya.

Pernyataan Kapolri tersebut disampaikan di tengah sorotan publik terhadap institusi Polri yang juga mewarnai peringatan HUT Bhayangkara ke-80.

Pada hari yang sama, aksi simbolik Aliansi BEM se-Universitas Indonesia (BEM se-UI) di depan Mabes Polri berujung ricuh setelah aparat melucuti keranda mayat yang dibawa mahasiswa sebagai "kado".

Baca Juga: Rp756 Miliar Diselamatkan! Kapolri Bongkar Skandal Besar Bio Solar dan Perusahaan Sawit Nakal

Kericuhan terjadi ketika massa mencoba membawa keranda bambu berbalut kain hijau bertuliskan "Kepolisian Republik Indonesia" ke depan gerbang Mabes Polri.

Aparat kemudian mengadang massa dan menarik kain penutup keranda hingga terjadi aksi saling dorong.

Melalui aksi bertajuk #MatinyaReformasiPolri, mahasiswa menyuarakan kritik terhadap perluasan peran Polri di ruang sipil, menyoroti draf revisi Undang-Undang Polri, serta mempertanyakan penyelesaian sejumlah dugaan kasus kekerasan yang melibatkan aparat.

Meski sempat dilakukan upaya mediasi, mahasiswa menolak memindahkan lokasi aksi dan tetap bertahan di sekitar Mabes Polri hingga kegiatan berakhir dengan pengawalan ketat aparat.