- Said Didu mendesak Presiden Prabowo agar segera melepaskan pemerintahan dari pengaruh kebijakan serta orang kepercayaan Jokowi.
- Said meragukan integritas pejabat kabinet yang dianggap melayani kepentingan oligarki dan berpotensi menghambat kinerja pemerintahan Prabowo saat ini.
- Prabowo disarankan segera merombak kabinet sebelum Agustus 2026 agar tidak terganggu manuver politik serta strategi penyusupan pihak tertentu.
Suara.com - Analis kebijakan publik, Said Didu, mengingatkan bahwa sudah waktunya Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan pemerintahannya tanpa bayang-bayang keberlanjutan kebijakan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
Said menilai pemerintahan Prabowo saat ini masih dipenuhi oleh orang-orang terdekat Jokowi yang cenderung dipertanyakan integritas dan kompetensinya.
Ia meragukan kinerja sejumlah pejabat yang memiliki kedekatan khusus dengan Jokowi. Semisal, Said mencontohkan, kemampuan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam mengurus perizinan tambang yang ia nilai masih bermasalah.
Selain itu, ia mempertanyakan komitmen Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam menertibkan pelanggaran di kawasan hutan.
“Juga Airlangga Hatarto selaku Menko Perekonomian, padahal dia yang bikin UU Cipta Kerja,” kata Said dikutip dari Youtube Forum Keadilan TV pada Kamis,(2/7/2025)..
Menurut Said, sebaiknya Prabowo mulai membersihkan kabinetnya dari orang-orang kepercayaan Jokowi tersebut jika memang serius memberantas kepentingan oligarki.
Karena menurutnya, tokoh-tokoh tersebut yang jutsru menghalangi atau menghambat kinerja Prabowo dalam memberantas oligarki.
“Orang-orang yang pernah digunakan Jokowi untuk memberikan karpet merah bagi oligarki,” ungkapnya.
Bahkan, Said mecurigai dipilihnya Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang kini terjerat kasus korupsi, adalah bagian dari strategi Jokowi untuk menyusupkan orang kepercayaanya. Hal itu bertujuan untuk merusak citra pemerintahan Prabowo.
Baca Juga: Dokter Tifa Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Fitnah Ijazah Jokowi
“Siapa tahu orang-orang di sekitar Prabowo itu disusupkan?” katanya.
Menurutnya, Prabowo hanya punya waktu hingga Agustus 2026 untuk mulai menyingkirkan tokoh-tokoh itu. Sebab, Said khawatir Jokowi akan memulai manuvernya terlebih dahulu.
“Kalau memang (Prabowo) mau berterima kasih kepada Jokowi, sudah cukup rasanya. Sudah 2 tahun.”
Meski begitu, lanjut Said, sampai saat ini Prabowo tidak terlihat goyah menghadapi tekanan oligarki. Justru, menurutnya, oligarki mulai was-was terhadap komitmen Prabowo dalam pemberantasan korupsi.
Reporter: Alif Bintang
Berita Terkait
-
Petinggi FPI Novel Bamukmin Ditunjuk Jadi Komisaris Hotel Indonesia Natour
-
Qodari Beberkan Bukti Prabowo Berpihak ke Pertanian: Harga Pupuk Turun, Kesejahteraan Petani Naik
-
Warisan Jokowi Kena 'Semprit', Purbaya Sebut IKN Terlalu Sepi untuk Investor Global
-
Dokter Tifa Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Fitnah Ijazah Jokowi
-
PDIP: Prabowo Tahu Hukum Masih Dipakai untuk Kepentingan Politik, Rakyat Tunggu Perubahan
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 HP Samsung 5G Termurah 2026, Fitur Lengkap dan Performa Stabil untuk Jangka Panjang
- Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Harga Material Naik, Bantuan Rumah Korban Banjir Sumatra Diusul Jadi Rp80 Juta
-
Tiba di Jakarta, Bupati Langkat Syah Afandin Digiring Lewat Pintu Belakang KPK
-
Siksa Istri Siri Pakai Air Keras dan Paksa Buat Sabu, Aiptu N Ditahan Propam Polda Jateng!
-
Viral Warga Mesuji Sembelih Tapir, DPR Desak Pelaku Segera Diproses Hukum
-
Misteri Amplop di Meja Menhut, Raja Juli Ungkap Alasan Baru Dikembalikan 10 Hari Kemudian
-
Diduga Jual Jalur Cepat Impor, 3 Eks Pejabat Bea Cukai Didakwa Terima Suap Rp78 Miliar
-
Sehari Ditertibkan, Puluhan Pengungsi UNHCR Masih Bertahan di Trotoar Kuningan
-
Tesla Ngebut Seruduk Rumah, Nenek 76 Tahun Tewas
-
KKB Serang Misi Kemanusiaan, DPR Minta Pola Pengamanan Papua Dirombak Total
-
Anak Jakarta Terpaksa Main Bola di Aspal, DPRD Minta Pemprov Manfaatkan Lahan Tidur