- Dewan Transportasi Kota Jakarta mengusulkan skema tarif langganan bulanan untuk layanan Transjakarta guna meningkatkan minat penggunaan transportasi umum.
- Usulan tarif langganan tersebut memberikan potongan harga sebesar 20 persen bagi penumpang setia dari total biaya bulanan.
- DTKJ juga merencanakan paket langganan mingguan dan dua mingguan untuk mengakomodasi kebutuhan mobilitas masyarakat yang lebih fleksibel.
Suara.com - Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengusulkan skema tarif langganan untuk layanan Transjakarta.
Usulan ini bertujuan mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum sekaligus memberi insentif bagi penumpang setia moda transportasi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut.
Ketua DTKJ yang baru, Sugihardjo, menjelaskan skema tarif langganan itu mengadopsi sistem yang telah diterapkan di berbagai negara.
Menurut Sugihardjo, jika tarif normal disepakati Rp5.000 sekali perjalanan untuk Transjakarta Non BRT, BRT, dan Mikrotrans, pekerja yang bepergian pulang-pergi setiap hari kerja selama sebulan harus mengeluarkan sekitar Rp250 ribu.
Dengan skema langganan, DTKJ mengusulkan potongan harga sebesar 20 persen dari total biaya bulanan tersebut.
"Nah, kalau menggunakan tarif langganan, kami mengusulkan ada diskon 20 persen sehingga cukup membayar Rp200 ribu,” kata Sugihardjo di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Sugihardjo mengungkapkan, usulan tersebut mendapat sejumlah masukan dari peserta saat uji publik digelar.
Salah satu masukan yang muncul terkait asumsi jumlah hari kerja yang digunakan dalam perhitungan tarif bulanan.
Sebagian peserta uji publik menilai rata-rata hari kerja hanya berkisar 20 hingga 22 hari per bulan, bukan 25 hari seperti yang dipakai DTKJ.
Baca Juga: Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta
Meski menerima masukan tersebut, DTKJ tetap menggunakan standar 25 hari kerja sebagai dasar penyusunan tarif langganan bulanan.
Sebagai solusi atas perbedaan pola mobilitas masyarakat, DTKJ mengusulkan paket langganan dengan durasi lebih pendek, yakni satu atau dua pekan, yang ditujukan bagi wisatawan maupun pengguna dengan mobilitas yang lebih fleksibel.
“Tarif langganan mingguan atau dua mingguan juga akan kami usulkan. Tetap ada potongan harga, meski kemungkinan besar tidak sebesar paket bulanan. Besarannya masih akan dibahas,” pungkas Sugihardjo.
Berita Terkait
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
- 5 Sunscreen Brand Jepang untuk Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harga
Pilihan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
-
Bundaran HI Dijaga Ketat, Solidaritas Warga Mengalir: Ini Titik Logistik untuk Pendemo
-
Jelang Demo Mahasiswa, Bundaran HI Dijaga Ketat: Kendaraan Taktis Siaga, Lalin Masih Normal
Terkini
-
Mati Lampu hingga 4 Jam, Cek Daftar Wilayah di Palembang yang Terdampak Pemadaman PLN
-
Tarif Rp5 Ribu Dikritik Warga, Sekda Janji Evaluasi Parkir Alun-Alun Tegar Beriman
-
Promo Anniversary Bukan Cuma Diskon, Ada Treasure Hunt dan Mini Games
-
URI Bukan Solusi! Pengangguran Terdidik Terjadi karena Sarjana Tak Punya Skill
-
Sekolah Ramah Anak Tak Selalu Dimulai dari Hal Besar, Dua Inovasi Siswa Ini Buktinya
-
KPK Ungkap Dugaan Permintaan Opini WTP oleh Bupati PALI, Ada Nama Anggota BPK RI
-
Kapal Tanzania MV Ocean Porter Tertangkap di Riau, Angkut 2,6 Ton Sabu Cair dan Rokok China
-
Kapolri Terjun Langsung ke Lokasi Gempa NTT, Boni Hargens Sebut Polri Garda Terdepan Kemanusiaan
-
BRI Turut Berperan Aktif Dalam Percepat Pemulihan Gempa NTT Lewat Posko Logistik BRI Peduli
-
Video Penjemputan Tiga Orang yang Diduga Pejabat Disdik Lubuklinggau Viral, Ada Apa?