News / Nasional
Senin, 06 Juli 2026 | 18:18 WIB
Foto sebagai ilustrasi: Massa dukung MBG kelar aksi demonstrsi di Jakarta. [Suara.com/Faqih]
Baca 10 detik
  • Presidium Relawan akan menggelar Parade Nasional di Patung Kuda Jakarta pada 8 Juli 2026 mendatang.
  • Aksi massa menuntut keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis serta perbaikan tata kelola di Badan Gizi Nasional.
  • Peserta menuntut percepatan operasional dapur di wilayah 3T serta perlunya pengesahan undang-undang program Makan Bergizi Gratis.

Suara.com - Presidium Relawan, Mitra, dan Simpatisan Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Parade Nasional di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Rabu (8/7/2026).

Aksi ini digelar sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program MBG, sekaligus mendorong perbaikan tata kelola di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Ini merupakan penyatuan gerakan moral relawan, mitra, dan simpatisan yang ingin menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis masih sangat dibutuhkan masyarakat dan harus terus dilanjutkan," kata Koordinator Aksi Presidium Relawan, Mitra, dan Simpatisan MBG, Ahmad Yazdi, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Kegiatan akan diikuti relawan, pekerja dapur, pemasok bahan pangan hingga petani dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, hingga Aceh.

Relawan dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang berada di Jakarta pun turut dilibatkan dalam aksi.

Empat tuntutan disiapkan dalam aksi yang diklaim bakal diikuti 1 juta massa dari berbagai latar belakang ini.

Pertama, mendukung keberlanjutan Program MBG sebagai bagian dari upaya mewujudkan Generasi Emas 2045 dan pemerataan ekonomi kerakyatan.

Kedua, meminta pimpinan BGN segera memfasilitasi forum diskusi bersama seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Ketiga, mendorong percepatan operasional dapur SPPG di wilayah 3T sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Baca Juga: Tak Ada Cara Lain! Begini Prosedur Hukum Jika Perwira TNI Aktif Terjerat Kasus Korupsi MBG

Keempat, meminta DPR RI segera menyusun undang-undang yang mengatur pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar memiliki kepastian hukum.

"Program sebesar ini perlu memiliki dasar hukum yang kuat agar pengelolaannya lebih jelas, transparan, dan memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat," tutur Yazdi.

Menanggapi isu adanya potensi massa bayaran dalam aksi, Yazdi menyebut bantuan transportasi bagi peserta merupakan bentuk fasilitasi dari para mitra.

"Banyak relawan yang datang dari luar daerah. Kalau mereka membutuhkan biaya transportasi, tentu itu menjadi bagian dari dukungan mitra. Yang terpenting adalah mereka hadir karena ingin menyuarakan keberlanjutan program MBG, bukan karena dipaksa," katanya.

Yazdi pun mengimbau masyarakat untuk tidak sekedar melihat berbagai persoalan yang sempat terjadi dalam pelaksanaan MBG.

Ia menilai, masih banyak dapur MBG yang berjalan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat, meski hal tersebut tidak banyak mendapat perhatian.

"Jangan hanya melihat kekurangan yang viral. Di lapangan masih banyak dapur yang bekerja dengan baik setiap hari dan memberikan manfaat nyata bagi anak-anak Indonesia. Itu juga harus menjadi perhatian," pungkas Yazdi.

Load More