- Guru besar UNJ Hafidz Abbas menilai pengelolaan program Makan Bergizi Gratis belum berjalan maksimal dan belum merata.
- Hafidz menyarankan pemerintah menargetkan program tersebut ke luar Pulau Jawa untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah.
- Kasus korupsi yang melibatkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional menghambat efektivitas penyaluran program bagi masyarakat yang membutuhkan.
Suara.com - Guru besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Hafid Abbas, menilai pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum berjalan maksimal dan merata.
Padahal, menurutnya, salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto itu seharusnya dapat menjadi alat memberantas kesenjangan antar siswa yang efektif.
Pemerintah kata dia, seharusnya dapat mempertimbangkan sasaran penerima MBG pada tahap awal perencanaan. Supaya, lanjutnya, program tersebut dapat tepat guna untuk memperkecil kesenjangan.
"MBG itu harus targeted, tidak menyeluruh. Itu juga harus memprioritaskan di luar Jawa juga," kata Hafid dikutip dalam tayangan Youtube Abraham Samad SEPAK UP pada Senin, (6/7/2026).
Berdasarkan data yang Hafid peroleh, hal itu dikarenakan 80 persen perputaran nilai dana rekening tabungan dalam negeri masih berkutat di Pulau Jawa saja.
Selain itu mantan Ketua Komnas HAM ini juga menyinggung soal kasus korupsi yang melibatkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam tata kelola penyaluran MBG yang justru menghambat program pemberantasan kesenjangan.
Ia menilai kasus korupsi itu di luar batas-batas kemanusiaan, karena memanfaatkan program kemanusiaan untuk mencari keuntungan pribadi.
"Karena niatnya bukan memberi makan gizi gratis, tapi jadi proyek berbagi keuntungan," ungkapnya.
Oleh karena itu, Hafidz menyarankan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola MBG.
Baca Juga: Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
“Kalau dikelola dengan baik (MBG), bisa menangkat orang-orang yang ada di bawah.”
Reporter: Alif Bintang
Berita Terkait
-
Korupsi Seragam Sekolah di Langkat, Pengamat: Bebani Orang Tua di Tengah Biaya Pendidikan Mahal
-
Korupsi Seragam Sekolah Bupati Langkat, JPPI Tuntut Anggaran Pendidikan Dikembalikan
-
Ketika Kebiasaan Buruk Menjadi Budaya, Korupsi Pun Sulit Diberantas
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
Terpopuler
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- Petinggi FPI Novel Bamukmin Ditunjuk Jadi Komisaris Hotel Indonesia Natour
- 'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Running Asics Diskon di Sports Station, Potongan Harga hingga 64 Persen
Pilihan
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
Terkini
-
Tragis! Tak Sempat Lari, Kakek 81 Tahun Tewas Terjebak Kebakaran di Palmerah
-
Prabowo Terima Kunjungan Kerja PM Singapura di Istana, 26 MoU Akan Ditandatangani
-
4 Kali Dilaporkan Warga, Tujuh Bangunan di Tanah Abang Segera Ditertibkan
-
Linglung saat Diperiksa Polisi, Tersangka Pemukulan Pengendara Motor di Jagakarsa Jalani Tes Urine
-
Pelaku Pemukulan Pengendara di Jagakarsa Jalani Tes Urine, Motif Masih Misterius
-
Peluru Tembus Dinding Tewaskan Ibu Hamil di Papua, DPR Minta Pemerintah Buka Siapa Pelakunya
-
Bukan Sekadar Isu Sosial, Komisi VIII DPR Sebut LGBT Sebagai Ancaman Serius Kelanjutan Generasi
-
Kebakaran TPA Jatiwaringin Hampir Padam, Daerah Diminta Waspadai Ancaman Serupa
-
Kemlu Klarifikasi Kehadiran 'Wakil' Indonesia di Pemakaman Ali Khamenei
-
3 Polisi Gugur saat Gerebek Narkoba di Katingan, DPR Minta Jaringan Pelaku Dibongkar Total