- Guru besar UNJ Hafidz Abbas menilai pengelolaan program Makan Bergizi Gratis belum berjalan maksimal dan belum merata.
- Hafidz menyarankan pemerintah menargetkan program tersebut ke luar Pulau Jawa untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah.
- Kasus korupsi yang melibatkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional menghambat efektivitas penyaluran program bagi masyarakat yang membutuhkan.
Suara.com - Guru besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Hafid Abbas, menilai pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum berjalan maksimal dan merata.
Padahal, menurutnya, salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto itu seharusnya dapat menjadi alat memberantas kesenjangan antar siswa yang efektif.
Pemerintah kata dia, seharusnya dapat mempertimbangkan sasaran penerima MBG pada tahap awal perencanaan. Supaya, lanjutnya, program tersebut dapat tepat guna untuk memperkecil kesenjangan.
"MBG itu harus targeted, tidak menyeluruh. Itu juga harus memprioritaskan di luar Jawa juga," kata Hafid dikutip dalam tayangan Youtube Abraham Samad SEPAK UP pada Senin, (6/7/2026).
Berdasarkan data yang Hafid peroleh, hal itu dikarenakan 80 persen perputaran nilai dana rekening tabungan dalam negeri masih berkutat di Pulau Jawa saja.
Selain itu mantan Ketua Komnas HAM ini juga menyinggung soal kasus korupsi yang melibatkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam tata kelola penyaluran MBG yang justru menghambat program pemberantasan kesenjangan.
Ia menilai kasus korupsi itu di luar batas-batas kemanusiaan, karena memanfaatkan program kemanusiaan untuk mencari keuntungan pribadi.
"Karena niatnya bukan memberi makan gizi gratis, tapi jadi proyek berbagi keuntungan," ungkapnya.
Oleh karena itu, Hafidz menyarankan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola MBG.
Baca Juga: Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
“Kalau dikelola dengan baik (MBG), bisa menangkat orang-orang yang ada di bawah.”
Reporter: Alif Bintang
Berita Terkait
-
Korupsi Seragam Sekolah di Langkat, Pengamat: Bebani Orang Tua di Tengah Biaya Pendidikan Mahal
-
Korupsi Seragam Sekolah Bupati Langkat, JPPI Tuntut Anggaran Pendidikan Dikembalikan
-
Ketika Kebiasaan Buruk Menjadi Budaya, Korupsi Pun Sulit Diberantas
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
Terpopuler
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
- 3 Sepatu Jalan untuk Lansia Paling Nyaman, Hands Free Tak Perlu Membungkuk
- Spanduk Polwan saat Adang Aksi BEMI UI Kena Rujak Netizen: Bu Polwan Salah Bawa Spanduk?
- Kulkas Sharp 2 Pintu Berapa Harganya? Ini 3 Pilihan yang Dingin dan Hemat Listrik Sesuai Review
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Kronologi Begal Kertapati: 2 Pelaku Bawa Parang, Kejar Korban hingga Berujung Maut
-
Sering Dianggap Cuma Kelelahan, Katup Jantung Bocor Bisa Ditangani Tanpa Operasi Terbuka
-
Korupsi KUR BSI Rp9,5 Miliar di OKI, Uang Pengganti 3 Terdakwa Tembus Rp9 Miliar
-
Buaya Muara 3 Meter Mendadak Muncul di Pantai Pasir Putih Cihara
-
Tenis Meja Indonesia Bidik 8 Besar di Asian Games 2026
-
Gempa NTT, PDIP Kirim Bantuan Khusus untuk Ibu Hamil dan Anak
-
Diisukan Ada OTT KPK, Begini Kondisi Kompleks Pemkab Bogor Malam Ini
-
Yasonna Laoly Dukung Kewarganegaraan Ganda Terbatas Usulan Prabowo: Demi Kepentingan Nasional
-
Purbaya: Pembatasan Subsidi BBM Hemat Anggaran 10 Persen
-
Sudah Beroperasi Tanpa Tarif, Tol Betung-Tempino-Jambi Seksi Bayung Lencir-Pijoan Segera Bertarif