- Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah memprediksi anggaran program Makan Bergizi Gratis 2027 turun menjadi Rp174 triliun.
- Efisiensi anggaran dilakukan melalui penyesuaian jumlah satuan pelayanan serta kebutuhan riil untuk melayani 84 juta siswa.
- Keputusan final besaran anggaran program tersebut akan ditetapkan bersama pemerintah melalui pembahasan APBN pada bulan September mendatang.
Suara.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memprediksi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 akan jauh lebih kecil dari proyeksi awal.
Menurutnya, kebutuhan anggaran diperkirakan hanya sekitar Rp174 triliun setelah dilakukan sejumlah penyesuaian dan efisiensi.
Said mengatakan angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan estimasi sebelumnya yang mencapai Rp268 triliun.
"Hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk seperti stunting dan ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun," ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Ia menjelaskan, proyeksi tersebut disusun berdasarkan kebutuhan riil pelaksanaan program di lapangan. Salah satu sumber efisiensi berasal dari penyesuaian jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Kita ingin melihat dulu dari 27.000 titik SPPG, seharusnya itu kan 21.000 kebutuhannya. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita," jelasnya.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu mengingatkan agar pembahasan program MBG tidak hanya terpaku pada besarnya anggaran. Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan tata kelola berjalan baik dan kualitas makanan bergizi tetap terjaga.
"Yang penting menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga," tegas Said.
Meski demikian, Said menegaskan angka tersebut masih berupa proyeksi. Pembahasan anggaran MBG 2027 masih akan dibahas bersama pemerintah sebelum ditetapkan dalam APBN.
Baca Juga: Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Ia menargetkan keputusan final mengenai besaran anggaran akan diambil pada September mendatang.
"Diketoknya nanti di bulan September. Kan harus sama pemerintah, masa Banggar sendiri yang ketok? Kalau diketok sendiri palunya juga enggak laku," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- Petinggi FPI Novel Bamukmin Ditunjuk Jadi Komisaris Hotel Indonesia Natour
- 'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Running Asics Diskon di Sports Station, Potongan Harga hingga 64 Persen
Pilihan
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
Terkini
-
Banggar DPR Respons Usulan Gaji Kepala Daerah Naik Demi Cegah Korupsi: Direm Dulu, Jaga Fiskal
-
Tampang Ciut Bang Jago Naik Ninja Pukul Pengendara di Jagakarsa, Kini Pasrah Dites Urine Polisi
-
Sekolah Rakyat Bertambah 100 Unit pada 2027, Pemerintah Siapkan Dana Jumbo Rp26,3 Triliun
-
Komnas HAM Kecam Tewasnya Ibu Hamil di Intan Jaya, Desak Kasus Diusut Tuntas
-
Gagal Ngumpet! Maling Motor Sembunyi di Plafon Rumah Pacar Jatuh Terjerembab Usai Didobrak
-
Misteri Amplop di Meja Menhut, Kenapa Raja Juli Baru Lapor KPK Setelah Bupati Kuansing Ditangkap?
-
Polri Paling Banyak Diadukan ke Komnas HAM Sepanjang 2025, Capai 805 Laporan
-
Baru Lapor Tolak Suap Usai OTT Bupati Kuansing, Menhut Raja Juli Tetap Berpeluang Diperiksa KPK!
-
Kebakaran TPA Jatiwaringin Belum Usai, Asap Beracun Bikin Puluhan Warga Tak Berani Pulang
-
Polisi Bongkar Pabrik Vape THC Milik WNA di Bali, Transaksi Pakai Kripto