Indonesia Punya Potensi Energi Surya Terbesar, Mengapa Pemanfaatannya Masih Minim?

Suara.com - Indonesia memiliki potensi energi surya mencapai 3.294 gigawatt (GW), terbesar dibandingkan sumber energi terbarukan lainnya. Namun hingga 2026, kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang telah terpasang baru sekitar 1,6 GW atau kurang dari 0,1 persen dari potensi yang dimiliki.

Kesenjangan itu menjadi sorotan dalam Indonesia Solar Summit 2026. Di tengah upaya pemerintah memperluas akses listrik dan mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), pemanfaatan energi surya dinilai belum berkembang secepat potensi yang tersedia.

Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Andriah Feby Misa, mengatakan energi surya menjadi salah satu andalan pemerintah untuk menjangkau wilayah yang belum terhubung jaringan PLN, terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

"Di beberapa wilayah terpencil, kami memiliki program khusus untuk meningkatkan akses energi baru terbarukan melalui pembangunan PLTS," ujar Feby dalam media briefing Indonesia Solar Summit 2026, Kamis (9/7).

Pemerintah mengembangkan berbagai skema, mulai dari PLTS individual yang dipadukan dengan baterai hingga PLTS komunal. Teknologi baterai dinilai penting untuk menjaga pasokan listrik pada malam hari sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap PLTD yang selama ini menjadi sumber listrik utama di banyak daerah terpencil.

Pendekatan tersebut mulai menunjukkan hasil. Di Papua Selatan, misalnya, rasio elektrifikasi melalui jaringan PLN masih sekitar 77,16 persen. Namun, dengan dukungan PLTS individual di luar jaringan, akses listrik mencapai 99,79 persen.

Meski demikian, tantangan elektrifikasi nasional belum sepenuhnya teratasi. Berdasarkan data pemerintah pada 2025, masih terdapat 5.758 desa dan 4.310 dusun yang belum menikmati akses listrik. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS komunal di 10.068 lokasi pada periode 2027–2029 melalui Program Listrik Perdesaan yang menjadi bagian dari Program Strategis Nasional.

Namun, sejumlah kalangan menilai pembangunan infrastruktur saja tidak cukup. Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai PLTS seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai solusi elektrifikasi, tetapi juga menjadi instrumen utama untuk mempercepat dedieselisasi, memperkuat ketahanan energi, dan menurunkan emisi sektor ketenagalistrikan.

Kepala Bidang Ketenagalistrikan dan Penyimpanan Energi IESR, His Muhammad Bintang, mengatakan karakter PLTS yang modular memungkinkan pembangkit dibangun dekat dengan pusat kebutuhan listrik tanpa harus menunggu perluasan jaringan transmisi.

Baca Juga: Pemadaman Bergilir Akibat Pemangkasan RKAB Batubara oleh Kementerian ESDM

"PLTS bukan hanya solusi untuk menambah porsi energi terbarukan, tetapi juga instrumen untuk mengurangi ketergantungan pada PLTD yang mahal dan rentan terhadap gangguan pasokan BBM," katanya.

Meski potensinya besar, pengembangan PLTS masih menghadapi berbagai hambatan. Pada sektor rumah tangga, belum adanya skema net-metering dinilai mengurangi daya tarik investasi PLTS atap. Sementara di sektor komersial dan industri, keterbatasan kuota pemasangan membuat permintaan belum dapat terpenuhi.

IESR menilai percepatan pengembangan PLTS tidak cukup hanya mengandalkan target pembangunan. Pemerintah juga perlu memperbaiki regulasi dan menciptakan ekosistem investasi yang lebih kondusif.

"Tanpa ekosistem yang mendukung, potensi besar PLTS tidak akan berkembang secara optimal," ujar Bintang.

Penulis: Chairunisa