Amerika Serikat Kembali Blokir Selat Hormuz, Pasang Tarif Lintas 20 Persen

Meskipun membatasi pergerakan kapal Iran, Pentagon menjamin keselamatan armada komersial asing lainnya yang mematuhi aturan pembatasan baru ini. Pemeriksaan ketat akan diberlakukan bagi setiap kapal yang kedapatan mendekati wilayah teritorial laut Iran.

"Militer AS terus mendukung aliran lalu lintas melalui perairan regional untuk semua kapal yang tidak melanggar blokade," jelas juru bicara Centcom.

Pemerintah Iran tidak tinggal diam melihat wilayah perairan kedaulatannya diklaim secara sepihak oleh angkatan laut Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi langsung melayangkan respons diplomatik yang tajam melalui akun media sosial pribadinya.

Araghchi menyindir keras ambisi kapitalistik Donald Trump yang meminta kompensasi biaya keamanan dari kapal dagang yang lewat. Teheran menegaskan posisi historisnya sebagai pelindung sah dari wilayah perairan Selat Hormuz sejak dahulu kala.

"POTUS mutlak benar. Siapa pun yang menyediakan jalur aman dan selamat bagi kapal-kapal komersial melalui Selat Hormuz harus diberi kompensasi atas layanan ini," tulis Abbas Araghchi di platform X.

Diplomat senior Iran tersebut memastikan bahwa armada militernya akan tetap bersiaga mengusir setiap bentuk intervensi asing di wilayah mereka. Ia juga menolak mentah-mentah besaran tarif keamanan sepihak yang ditentukan oleh pihak Gedung Putih.

"Iran selalu menjadi PENJAGA Selat ini dan akan tetap demikian SELAMANYA," tegas Araghchi dalam unggahan yang sama.

"20 persen tentu saja terlalu banyak. Kami akan adil," tambah Araghchi mengakhiri pernyataannya.

Ketegangan bersenjata antara Washington dan Teheran di Selat Hormuz sebenarnya telah kembali membara sejak awal bulan Juli ini. Donald Trump secara resmi telah mengirimkan surat pemberitahuan operasi militer aktif kepada Kongres Amerika Serikat.

Baca Juga: Indonesia Bersiap Perang AS-Iran Memanas, Harga Minyak Bisa Makin Melambung

Berdasarkan regulasi federal yang berlaku, presiden membutuhkan persetujuan legislatif jika ingin melanjutkan operasi tempur melebihi batas waktu 60 hari. Pihak Gedung Putih memiliki opsi perpanjangan darurat selama 30 hari tambahan demi alasan stabilitas keamanan nasional.

Selat Hormuz sendiri merupakan jalur logistik paling krusial di dunia karena menjadi perlintasan utama bagi sepertiga pasokan minyak mentah global. Blokade laut dan pengenaan tarif sepihak ini diprediksi memicu lonjakan harga energi dan inflasi global.