Soal Kuntadi Jadi Jampidsus, Dasco: Itu Kewenangan Presiden

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan tanggapan mengenai penunjukan Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang baru, menggantikan Febrie Adriansyah.

Dasco menegaskan bahwa mekanisme pergantian pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung merupakan ranah eksekutif.

"Ya kalau menurut kewenangan, menurut kami itu kan kewenangan dari Presiden yang kemudian mendapat usulan dari Jaksa Agung," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Menurutnya, keputusan akhir berada di tangan Presiden berdasarkan usulan dari Jaksa Agung.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan sinyal positif terkait pengisian jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang baru.

Prasetyo menyatakan bahwa proses penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) untuk posisi tersebut ditargetkan selesai pada pekan ini.

"Insyaallah minggu ini akan kita selesaikan prosesnya," ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Saat ditanya lebih lanjut mengenai tahapan pelantikan dan penerbitan Keppres, Prasetyo menegaskan pemerintah tengah mengupayakan penyelesaian administrasi dalam waktu dekat.

Jika proses tersebut rampung dalam hitungan hari, hasilnya akan segera diumumkan kepada masyarakat.

Baca Juga: Ramai Desakan Febrie Adriansyah Dijatuhi Hukuman Mati, LBHM Ingatkan Bahaya Ilusi Ketegasan

"Ya nanti minggu ini. Ya kalau minggu ini sudah selesai, dalam beberapa hari ini selesai, nanti pasti akan ada Keppres-nya dan kami sampaikan ke publik, masyarakat," imbuhnya.

Untuk diketahui, Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin telah resmi mengajukan nama calon Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang baru untuk menggantikan Febrie Adriansyah.

Nama Kuntadi, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, muncul sebagai sosok yang diusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Prasetyo menjelaskan bahwa surat usulan tersebut telah diterima pihak Istana pada Selasa (14/7/2026). Pengajuan ini menyusul pengunduran diri Febrie Adriansyah setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi.