Desain KDMP Dinilai Melenceng, Berisiko Jadi Proyek Politik Pemerintah

Suara.com - Program ekspansi masif Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digulirkan pemerintah dinilai menyimpan potensi bahaya sistemik bagi tata kelola ekonomi tingkat akar rumput.

Langkah mendirikan koperasi di setiap desa secara serentak dinilai lebih kental dengan nuansa penetrasi kekuasaan dan alat propaganda politik ketimbang sebagai upaya murni membangun kelembagaan ekonomi rakyat yang sehat.

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Amirullah Setya Hardi menilai program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berpotensi semakin menjauh dari jati diri koperasi sebagai lembaga ekonomi milik anggota.

Hal ini tak bisa dilepaskan pula dari sejarah panjang koperasi di Indonesia. Alih-alih fokus memenuhi kebutuhan anggota, KDMP justru malah dibebani terlalu banyak agenda negara.

"KDMP itu kira-kira apa tujuannya? Banyak. Bener gak? Gak bener harusnya. Karena tujuan koperasi adalah tunggal. Apa itu? Ya mencukupi kebutuhan anggota, that's it, itu aja," kata Amirullah ditemui di FEB UGM, Jumat (24/7/2026).

Menurut Amirullah, kesejahteraan masyarakat merupakan dampak yang lahir secara alami ketika kebutuhan anggota koperasi terpenuhi.

Oleh karena itu, koperasi tidak semestinya dijadikan kendaraan untuk mengejar berbagai target pembangunan sekaligus sejak awal pendiriannya.

Pola tersebut mengulang praktik lama ketika koperasi dijadikan alat untuk kepentingan pemerintah, bukan sepenuhnya sebagai organisasi ekonomi yang bekerja bagi anggotanya.

Kondisi itu, kata dia, berisiko melahirkan penyimpangan dari prinsip dasar perkoperasian.

Baca Juga: Bos Agrinas Menghindar saat Ditanya soal Pengadaan Kipas Angin Rp1,8 Triliun

"Jadi, lagi-lagi koperasi kita ketika ketemu dengan desain pemerintah untuk menggunakannya sebagai alat propaganda, itu luar biasa, ada banyak penyimpangan di sana. Saya enggak menyalahkan, tapi kalau sudah kayak begini, indikatornya mau apa?" ungkapnya.

Amirullah menyoroti pendekatan pemerintah yang mendorong pembentukan KDMP secara masif di seluruh desa.

Dia bilang, tidak semua desa memiliki kebutuhan maupun kelayakan ekonomi untuk mendirikan koperasi baru.

Ketika dipaksakan maka akibatnya kebijakan tersebut berpotensi lebih mengejar target administratif dibanding kebutuhan riil masyarakat.

Lebih jauh, dktekankan Amirullah, agar pemerintah tidak terjebak pada kebanggaan atas banyaknya koperasi yang berhasil dibentuk.

Padahal keberhasilan koperasi tidak diukur dari jumlah bangunan yang berdiri, melainkan dari seberapa sehat organisasi itu berjalan.