- Ekonom UGM Amirullah Setya Hardi menilai program Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menyimpang dari prinsip dasar ekonomi anggota.
- Pemerintah pada Jumat (24/7/2026) didorong untuk mengevaluasi pendirian koperasi desa massal agar tidak sekadar mengejar target administratif semata.
- Kebijakan pembentukan koperasi yang dipaksakan di setiap desa dikhawatirkan gagal karena mengabaikan kelayakan ekonomi serta kebutuhan riil masyarakat.
Mulai dari aktif menggelar rapat anggota tahunan (RAT), memiliki partisipasi anggota, dan benar-benar memberikan manfaat ekonomi.
"Jangan sampai kita hanya mengatakan apa, bangga kalau sudah terbentuk sekian koperasi. Tapi RAT-nya kedodoran, NIB-nya kedodoran, dan lain sebagainya," tandasnya.
Ia menegaskan pemerintah perlu membuka ruang evaluasi dan melibatkan akademisi dalam penyusunan maupun pengawasan kebijakan KDMP.
Tanpa koreksi terhadap desain program, KDMP dikhawatirkan hanya menjadi simbol keberhasilan pemerintah di atas kertas.
Sementara fungsi utamanya sebagai lembaga ekonomi yang menyejahterakan anggota justru semakin terpinggirkan.
"Sehingga tercapainya kesejahteraan anggota koperasi menjadi cara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Itulah kemudian yang nanti bisa kita kaitkan dengan keberhasilan pemerintah dalam mengantarkan masyarakat menuju sejahtera," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Bos Agrinas Menghindar saat Ditanya soal Pengadaan Kipas Angin Rp1,8 Triliun
-
Bukan dari Riset, Menkop Sebut Kopdes Dibentuk karena Prabowo Dapat Wangsit
-
Prabowo Gelar Rapat Khusus Koperasi Desa Merah Putih, Sejumlah Menteri Dipanggil ke Istana
-
Koperasi Desa Merah Putih: Dari Lokasi di Tempat 'Aneh' hingga Pengadaan Kipas Rp1,8 T
-
Melihat KDMP Tamanmartani, Potret Ideal Koperasi Desa Modern di Indonesia
Terpopuler
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- 10 Simbol Feng Shui di Rumah Old Money yang Dipercaya Membawa Kemakmuran
- Jakarta Siap Pungut Pajak Mobil Listrik Tahun Ini, Kendaraan Mewah Kena hingga 75% PKB
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
Pilihan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
-
Sudaryono Jabat Kepala BGN, Sudah Diworo-woro Istana Sejak Selasa Malam
Terkini
-
Bukan Sekadar Tipis, Ini 3 Inovasi Kunci Galaxy Z Fold8 Ultra yang Menetapkan Standar Baru HP Lipat
-
Iran Ogah Gencatan Senjata dengan Amerika Kalau yang Ngomong 'Orang Ketiga' Ini
-
Universitas Republik Indonesia dan Ironi Kesejahteraan Tenaga Pendidik
-
Menggantung Nyawa di Wadah Ikan: Kisah Nelayan Situbondo Terombang-ambing 48 Jam di Laut Lepas
-
Seperti Biasa Investor Ambil Cuan di Akhir Pekan, IHSG Berakhir Ambruk ke 6.100
-
Kajati Sumsel Berganti, Siapa yang Kini Memimpin Kejati Usai Ketut Sumedana ke BGN?
-
Jangan Bandel! SPPG Makan Bergizi Gratis yang Tak Sesuai Standar Siap-siap Ditutup
-
Review Drama Love Designer, Kisah Cinta Seorang Designer dan Bos E-Commerce
-
Lampung Bersiap Transformasi dari Lumbung Mentah Jadi Raksasa Hilirisasi Pangan Nasional
-
Perkara Harga Minyak Dunia Naik, Rupiah Nyaris ke Level Rp18.000 Lagi