News / Nasional
Senin, 27 Juli 2026 | 20:53 WIB
Arsip - Petugas menyiapkan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Jimmy Hantu di SPPG Mutiara Keraton Solo, Tamansari, Bogor, Selasa (16/12/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]
Baca 10 detik
  • Badan Gizi Nasional menyiapkan sistem digital untuk memantau Program Makan Bergizi Gratis bagi orang tua dan pihak terkait.
  • Sistem digital berbasis Nomor Induk Kependudukan siswa tersebut ditargetkan dapat diakses masyarakat dalam waktu dekat.
  • Digitalisasi program ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi serta memudahkan pengawasan pelaksanaan distribusi makanan bergizi di seluruh Indonesia.

Suara.com - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan sistem digital baru yang memungkinkan orang tua memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara langsung.

Melalui sistem tersebut, orang tua nantinya dapat mengetahui sekolah penerima manfaat, menu makanan yang disajikan, kandungan gizi, hingga dapur yang memasak makanan untuk anak mereka. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sistem tersebut ditargetkan mulai dapat diakses dalam waktu dekat.

"Kami sedang menyiapkan satu skema atau sistem, nanti akan kami umumkan. Insyaallah mungkin minggu depan gitu kira-kira, paling lambat dua minggu lagi, atau minggu depan kami upayakan sudah bisa diakses," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Ia menjelaskan bahwa akses ke sistem akan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) siswa penerima manfaat MBG agar informasi yang ditampilkan sesuai dengan data.

Sistem tersebut nantinya akan menampilkan data nama siswa, sekolah, nama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani, serta menu MBG beserta kandungan gizinya.

Para siswa membawa menu Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dibagikan ke kelas masing-masinh di SMPN 1 Tamansari, Bogor, Jawa Barat, Selasa (16/12/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]

"Juga Kepala SPPG-nya siapa itu bisa diakses oleh orang tua," terangnya.

Menurut Sudaryono, akses tidak hanya diberikan kepada orang tua, melainkan juga guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, hingga dinas terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BGN menyebut penggunaan NIK diperlukan karena sistem akan memuat data penerima manfaat yang bersifat pribadi. Sementara itu, masyarakat umum tetap dapat mengakses informasi yang bersifat umum mengenai pelaksanaan MBG di daerah masing-masing.

"Misalnya, titik SPPG di kabupaten situ di mana saja, menu yang tersaji di mana, dan layanan sekolah yang dilayani di mana saja," paparnya.

Baca Juga: Sudaryono Tegaskan Tak Ada Lagi Rapat Rahasia Terkait Program MBG

Sudaryono mengatakan digitalisasi dilakukan untuk meningkatkan transparansi sekaligus memudahkan pengawasan terhadap Program MBG yang kini telah menjangkau puluhan ribu dapur di seluruh Indonesia.

Load More