Hasto Kritik Pembentukan URI, Jangan Tumpang Tindih dengan Lemhannas

Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, memberikan catatan kritis terkait langkah Presiden Prabowo Subianto yang resmi melantik jajaran pimpinan lembaga pendidikan tinggi strategis baru, Universitas Republik Indonesia (URI).

Hasto menekankan pentingnya kajian mendalam agar kehadiran lembaga baru tersebut tidak memicu tumpang tindih fungsi dengan institusi yang sudah ada, seperti Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) maupun perguruan tinggi negeri (PTN) lainnya.

Hasto menyoroti bahwa setiap kebijakan strategis pemerintah, terutama di bidang pendidikan, seharusnya melewati proses pertimbangan yang matang guna menghindari kontroversi.

Apalagi, menurutnya, Indonesia saat ini sudah menjadi rumah bagi banyak universitas.

"Ya, seluruh kebijakan-kebijakan strategis pemerintah seharusnya melalui kajian yang mendalam agar tidak ada kontroversi di dalamnya. Dalam spiritnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah satu rangkaian di dalam politik pendidikan kita. Sebenarnya kalau kita melihat, Indonesia ini kan rumah bagi begitu banyak universitas," ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Selasa (28/7/2026).

Ia menjelaskan bahwa tantangan utama pendidikan nasional saat ini bukanlah mendirikan lembaga baru, melainkan memperkuat kualitas dan diferensiasi antaruniversitas dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta pembangunan karakter.

Secara spesifik, Hasto memperingatkan agar Universitas Republik Indonesia tidak mengambil alih peran yang selama ini telah dijalankan oleh Lemhannas.

Ia mengingatkan bahwa Bung Karno telah mendirikan Lemhannas sebagai pusat penggodokan pemimpin bangsa yang komprehensif.

"Sehingga dalam konteks meningkatkan leadership Indonesia, Bung Karno sudah mendirikan Lemhannas sebenarnya. Sehingga supaya tidak tumpang tindih," katanya.

Baca Juga: Kemen PPPA Kawal Hak Pendidikan Anak Korban Dugaan Kekerasan Seksual di Tanjungbalai

"Lemhannas ini merupakan suatu gemblengan yang memadukan pemimpin nasional dan pemimpin dari daerah, baik sipil maupun militer, putra-putri bangsa yang terbaik, agar memiliki cara pandang geopolitik di dalam membangun kepemimpinan Indonesia dalam bidang apa pun, termasuk di dalam penguasaan iptek. Nah, PDI Perjuangan berpendapat bahwa hal-hal tersebut yang seharusnya dikedepankan terlebih dahulu," tegasnya.

Hasto juga sepakat bahwa ke depannya jangan sampai lembaga baru ini berdiri dengan fungsi yang bertumpang tindih dengan PTN-PTN yang sudah memiliki mandat strategis khusus.

Ia merujuk pada konsep City of Intellect yang diusung Bung Karno, di mana setiap universitas memiliki spesialisasi berdasarkan koridor strategis wilayahnya.

Ia juga mencontohkan IPB yang seharusnya dikembalikan pada ruhnya sebagai pusat penguatan kedaulatan pangan. Hasto menegaskan bahwa pemetaan diferensiasi dan perencanaan koridor strategis universitas yang ada saat ini jauh lebih mendesak dibandingkan mendirikan lembaga baru.

"Ini yang kemudian diferensiasi dalam universitas berdasarkan perencanaan koridor strategis ini yang harus disusun terlebih dahulu sebelum mendirikan lembaga-lembaga baru," pungkasnya.