Hasil Perjuangan 10 Tahun, Disabilitas Kini Dapat Potongan Biaya 20% di 9 Sektor Layanan Publik

"Kita punya target 2 tahun maksimal regulasi turunan peraturan menteri dan peraturan daerah yang harus kita kawal bersama dalam rangka bagaimana PP ini bisa diimplementasikan dengan baik," ungkapnya.

Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat (PSJ) Yenni Rosa Damayanti mengungkapkan, sebanyak 49 organisasi penyandang disabilitas terlibat aktif menyusun naskah akademik dan draf PP sejak Desember 2023.

Ia mengatakan, organisasi-organisasi tersebut berhasil mendorong pemerintah mengubah konsep awal yang hanya memberikan konsesi bagi penyandang disabilitas miskin dan kategori berat.

Konferensi pers bertajuk "Menggugat Sri Mulyani" pada Juni 2024 menjadi salah satu titik balik pembahasan regulasi tersebut.

"Akhirnya Ibu Sri Mulyani mengakomodasi apa yang kita inginkan," ujarnya.

Meski mengapresiasi terbitnya PP tersebut, Yenni masih menyoroti mahalnya biaya pembuatan surat keterangan disabilitas, khususnya bagi penyandang disabilitas psikososial.

Ia berharap Kemensos dapat mendorong Kementerian Kesehatan agar biaya tersebut ditanggung negara.

"Kementerian Sosial bisa melobi Kementerian Kesehatan agar pembuatan peraturan menteri kesehatan nantinya, penyandang disabilitas tidak dibebani biaya tersebut," katanya.

Reporter: Cornelius Juan Prawira

Baca Juga: Cegah Korupsi Program Sekolah Rakyat, Kemensos Gandeng ICW